Connect with us

EKBIS

Ijeck Minta Kemendes Benahi Program Beasiswa ke Jepang

Aktualitas.id -

AKTUALITAS.ID – Sebanyak 66 calon peserta dari Sumatera Utara mengundurkan diri dari program beasiswa dan penempatan kerja ke Jepang yang digagas Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Golkar, Musa Rajekshah, menilai ketidakjelasan informasi dan perubahan ketentuan membuat peserta kehilangan kepastian.**

Dalam rapat kerja Komisi V DPR bersama Menteri Desa dan PDT, Selasa (17/11/2026), Musa mengatakan tidak satu pun dari 66 pendaftar di Sumut melanjutkan proses ke tahap berikutnya.

Menurutnya, informasi awal mengenai pilihan pekerjaan tidak sesuai dengan yang disampaikan kepada calon peserta oleh lembaga pelatihan kerja (LPK) dan yayasan. Jika sebelumnya disebut tersedia sejumlah bidang pekerjaan, peserta kemudian hanya ditawari pekerjaan mengurus lansia.

BACA JUGA  Golkar: Usulan Yusril soal Parliamentary Threshold Sudah Digodok Lama

“Dari kementerian disampaikan banyak kriteria untuk program lapangan pekerjaannya. Tapi setelah dihubungkan dengan LPK dan yayasan, hanya satu saja yang diminta untuk mengurus lansia,” kata Musa, yang akrab disapa Ijeck.

Ia juga menyoroti perubahan masa ikatan dinas. Ketentuan yang semula diinformasikan dua tahun, menurut Musa, berubah menjadi lima tahun. Sementara itu, materi promosi menyebut biaya pelatihan bahasa dapat menggunakan dana talangan, tetapi peserta disebut diminta membayar lebih dahulu dengan uang pribadi.

Musa mengatakan perbedaan informasi itu membuat calon peserta mundur dan menyulitkan pihaknya menjawab pertanyaan masyarakat. Ia mengaku ikut mendapat keluhan setelah sebelumnya membantu menyosialisasikan program tersebut.

“Tenaga ahli kami sendiri kebingungan untuk menjawab ini, apalagi masyarakat yang berhubungan langsung,” ujarnya.

BACA JUGA  Golkar Angkat Suara soal OTT Fahd

Musa meminta Kemendes PDT mengevaluasi pelaksanaan program dan memperjelas persyaratan, pilihan pekerjaan, masa ikatan dinas, serta skema pembiayaan sebelum kembali disosialisasikan. Ia juga mendorong kementerian melibatkan pemerintah daerah sejak awal agar kebutuhan pelatihan, termasuk biaya belajar bahasa, dapat dipertimbangkan dalam anggaran daerah.

Menurutnya, program penempatan kerja ke luar negeri berpotensi membuka kesempatan bagi masyarakat desa. Namun, pemerintah perlu memastikan informasi yang disampaikan kepada calon peserta sesuai dengan mekanisme yang diterapkan LPK dan yayasan.

Musa menyebut pihaknya telah berkomunikasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), tetapi masih diarahkan untuk berkoordinasi dengan LPK dan yayasan. Ia berharap Kemendes PDT memperkuat pengawasan dan pendampingan agar calon peserta memperoleh kepastian sebelum mengikuti program.(Mun)

BACA JUGA  Bahlil: PT 5 Persen Angka Ideal

TRENDING