JABODETABEK
Pilkades 2019 Dana Miliaran Rupiah Dikucurkan dari APBD
AKTUALITAS.ID – Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, mengucurkan anggaran sebesar Rp 17,5 miliar yang berasal dari APBD. Dana tersebut digunakan untuk pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahun 2019. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM-PD) Kabupaten Tangerang, Ahmad Hapid mengatakan, untuk sementara anggaran yang tersedia sebesar Rp 5 miliar. “Itu merupakan anggaran […]
AKTUALITAS.ID – Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, mengucurkan anggaran sebesar Rp 17,5 miliar yang berasal dari APBD. Dana tersebut digunakan untuk pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahun 2019.
Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM-PD) Kabupaten Tangerang, Ahmad Hapid mengatakan, untuk sementara anggaran yang tersedia sebesar Rp 5 miliar. “Itu merupakan anggaran tahap awal dan dianggap mencukupi memenuhi proses tahapan dan nantinya ditambah pada Anggaran Belanja Tambahan (ABT),” katanya.
Masalah itu sehubungan Pemkab Tangerang, mengelar tahapan pilkades serentak sebanyak 153 desa tersebar pada 28 kecamatan. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid mengatakan rencananya pilkades serentak setelah pilpres dan pileg 2019.
Namun penetapan jadwal pelaksanaan sesuai keputusan bersama dengan aparat terkait lainnya bahwa pilkades pada 17 November 2019. Sedangkan pihaknya telah mengadakan rapat persiapan pilkades dan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan instansi terkait serta petugas pengamanan lainnya.
Seluruh biaya pelaksanaan pilkades ditanggung oleh pemerintah daerah melalui APBD dan meminta persetujuan kepada DPRD setempat. Upaya yang dilakukan adalah agar pilkades berjalan dengan aman dan warga merasa nyaman sehingga perlu koordinasi dengan Polresta Tangerang dan Kodim setempat serta instansi terkait lainnya.
Para calon kades yang ingin bertarung dalam pilkades supaya bersikap mengayomi dan tidak membuat suasana menjadi aman serta nyaman. Dia menambahkan tahapan pilkades mulai Maret 2019 karena banyak jabatan kades yang berakhir Juli dan disiapkan pejabat sementara.
“Menyangkut kekurangan dana pilkades ditentukan pada ABT sebesar Rp12,5 miliar lagi,” katanya.
Sebelumnya, berdasarkan pengalaman mengelar pilkades tahun 2017 bahwa desa rawan konflik jumlahnya terbatas. Desa yang melaksanakan pilkades terbanyak di Kecamatan Cikupa, Balaraja, Sepatan, Sukamulya, Kronjo, Jayanti, Cisoka, dan Kecamatan Kemiri.[Republikaco]
-
RIAU17/11/2025 22:02 WIBPolres Pelalawan Ungkap Sindikat BNN Gadungan Pemeras PNS, Tiga Pelaku Ditangkap
-
RIAU17/11/2025 19:45 WIBPolda Riau Gelar Operasi Zebra Lancang Kuning 2025, Tekankan Edukasi, Keselamatan, dan Green Policing Jelang Operasi Lilin
-
OLAHRAGA17/11/2025 21:00 WIBHaaland Lega Antar Norwegia Akhiri Penantian 28 Tahun ke Piala Dunia 2026
-
OTOTEK17/11/2025 18:00 WIBGuangzhou Auto Show, Akan Jadi Debut Truk Pikap GWM 2026 Cannon
-
RIAU17/11/2025 16:30 WIBKapolres Pelalawan Pimpin Apel Pasukan Operasi Zebra LK 2025, Tekan Angka Kecelakaan di Jalan Raya
-
NASIONAL17/11/2025 19:28 WIBGugatan Kementan Terhenti di PN Jaksel, Kuasa Hukum: Kemana Mencari Keadilan?
-
EKBIS17/11/2025 19:30 WIBIHSG Ditutup Menguat 0,55 Persen di Tengah Tekanan Bursa Asia
-
EKBIS17/11/2025 15:30 WIBBI: ULN Indonesia Triwulan III 2025 Turun

















