NASIONAL
JK: UU ITE Bukan Untungkan Kepentingan Kekuasaan
AKTUALITAS.ID – Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) membantah anggapan sejumlah pihak yang menilai Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) banyak disalahgunakan untuk kepentingan kekuasaan. Menurut JK, banyak juga kasus yang terjadi karena pasal di UU ITE, adalah kasus menyangkut orang per orang. Karena itu, JK menilai pasal di UU ITE bisa mengancam semua […]
AKTUALITAS.ID – Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) membantah anggapan sejumlah pihak yang menilai Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) banyak disalahgunakan untuk kepentingan kekuasaan. Menurut JK, banyak juga kasus yang terjadi karena pasal di UU ITE, adalah kasus menyangkut orang per orang.
Karena itu, JK menilai pasal di UU ITE bisa mengancam semua orang jika ada pihak berkepentingan yang merasa dirugikan.”Ada orang dengan orang, jadi kapan kekuasaan? tidak. Justru ada orang merasa dirinya dikenai, dirugikan, dia bisa melapor dan sama-sama, bukan pemerintah kan. Bukan kekuasaan, orang. Saya juga pernah, ya saya juga ke pengadilan,” ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (6/2).
JK juga menanggapi tudingan banyaknya pasal karet dalam UU ITE. Menurut JK, ranah hukum yang harus menafsirkan pasal-pasal UU ITE agar tak menjadi pasal karet.
-
RIAU21/06/2026 16:00 WIBDPO Kasus Curat Dibekuk Polisi di Dumai
-
NASIONAL21/06/2026 17:00 WIBPelaku Penyiksaan Perempuan di Bandung Masih Buron, Komisi III DPR Minta Polisi Bertindak Cepat
-
NASIONAL21/06/2026 14:00 WIBBung Karno Ingin Dimakamkan di Priangan, Mengapa Berakhir di Blitar?
-
NUSANTARA21/06/2026 15:30 WIBTruk Hilang Kendali Seruduk Tiga Motor di Pati
-
RAGAM21/06/2026 20:30 WIB8 Tempat Wisata Terbengkalai di Indonesia, Dulu Ramai Kini Tinggal Kenangan
-
DUNIA21/06/2026 15:00 WIBTrump Sesumbar Iran Tak Punya Kekuatan Militer Lagi
-
JABODETABEK21/06/2026 13:30 WIBWanita 19 Tahun Ditemukan Meninggal di Area Perkebunan Bogor
-
POLITIK21/06/2026 21:30 WIBNur Alam Masuk PSI, KPK Dorong Partai Politik Terapkan Due Diligence

















