Hari Pers Nasional, dari Padang Hingga Surabaya

AKTUALITAS.ID – Hari Pers Nasional (HPN) diperingati tanggal 9 Februari setiap tahun. Namun, pemilihan tanggal itu bukan tanpa alasan karena ada cerita sejarah di baliknya.

HPN diselenggarakan setiap tahun pada tanggal 9 Februari bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), ditetapkan dengan Keputusan Presiden RI No. 5 tahun 1985 yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto pada tanggal 23 Januari 1985.

Dilansir CNBC.com, Sabtu (9/2/2019), sejarah pers nasional Indonesia mempunyai kisah perjuangan dan peranan penting dalam melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Itu sebabnya ide adanya HPN mengemuka hingga akhirnya muncul beleid penetapan oleh Presiden Soeharto, 34 tahun silam.

Awal mula penetapan HPN ini bisa ditelisik dari salah satu butir keputusan kongres ke-28 PWI yang dilaksanakan di Kota Padang, Sumatera Barat, pada tahun 1978. Dalam Kongres tersebut dibahas tentang hari pers nasional, akhirnya tercetus dari keinginan tokoh-tokoh pers untuk memperingati kehadiran dan perannya dalam lingkup nasional.

Keinginan adanya HPN makin kuat setelah dalam Sidang Dewan Pers ke-21 yang diselenggarakan di Bandung pada tahun 1981, Dewan Pers mengajukan hari pers nasional untuk diperingati setiap tahun.

Proses adanya hari pers nasional ini memang panjang. Namun hasilnya tidak sia-sia setelah sekitar 7 tahun berlalu akhirnya pada 9 Februari ditetapkan secara resmi oleh pemerintah sebagai hari pers nasional. Saat itu Indonesia dalam era Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto.
Tak hanya itu, 9 Februari juga bertepatan dengan hari jadi PWI yang dibentuk pada tahun 1946.

Hari pers nasional diselenggarakan setiap tahun secara bergantian. Pada 2019, Surabaya menjadi tuan rumah untuk rapat dan peringatan Hari Pers Nasional selanjutnya dengan tema ‘Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital’.

Margiono, Penanggungjawab HPN 2019, mengatakan tema gelaran Hari Pers Nasional 2019 kali ini sesuai dengan upaya pemerintah daerah yang juga menggiatkan ekonomi kerakyatan berbasis digital.

“Sesuai arahan Gubernur Jawa Timur, yang memang lagi menata digitalisasi ekonomi. Nantinya, sentra-sentra ekonomi UMKM akan disentuh dengan teknologi  digital,” ujarnya seperti dikutip pwi.or.id.