DPR RI Akan Panggil Fadli Zon Terkait Kontroversi Pernyataan Pemerkosaan Massal 1998

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan akan meminta klarifikasi langsung kepada Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, terkait pernyataannya yang meragukan adanya pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998. Rencana pemanggilan ini muncul sebagai respons atas pernyataan kontroversial Fadli Zon yang dinilai berpotensi melukai hati para korban dan merendahkan upaya pemulihan yang telah berjalan selama lebih dari dua dekade.

“Sedikit keliru kalau dikatakan tidak ada perkosaan massal. Peristiwa itu terjadi, jangan tutupi sejarah,” tegas Lalu dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/6/2025).

Lalu menjelaskan saat ini DPR RI sedang dalam masa reses. Namun, begitu masa sidang kembali aktif, Komisi X DPR yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan, akan segera menjadwalkan rapat kerja dengan Menteri Fadli Zon untuk meminta penjelasan terkait pernyataannya tersebut.

Lebih lanjut, Lalu menekankan tragedi Mei 1998 merupakan bagian kelam dari sejarah bangsa yang meninggalkan luka mendalam, terutama bagi para perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Menurutnya, menyangkal fakta terjadinya kekerasan seksual dalam insiden tersebut sama saja dengan merendahkan martabat para korban dan menghambat proses pemulihan serta rekonsiliasi yang seharusnya terus diupayakan.

“Menutupinya maka sama saja kita merendahkan martabat para korban dan tidak membuka ruang untuk pemulihan nama baik mereka,” ujar Lalu dengan nada kecewa.

Lalu mengingatkan penulisan sejarah Indonesia tidak boleh hanya didasarkan pada narasi tunggal yang menguntungkan pihak penguasa. Ia menekankan pentingnya penulisan sejarah yang jujur, inklusif, dan partisipatif, bukan semata-mata untuk menyenangkan pihak-pihak tertentu.

“Sejarah bukan sekadar narasi masa lalu, melainkan fondasi jati diri bangsa. Maka ketika ada upaya penulisan ulang sejarah, yang perlu kita pastikan bukan siapa yang menulis, tetapi mengapa dan untuk siapa sejarah itu ditulis,” tandasnya.

Sebagai pimpinan komisi yang memiliki tanggung jawab terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan, Lalu juga berkomitmen untuk mengawal proses revisi sejarah Indonesia yang saat ini tengah dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan. Ia berpandangan penulisan sejarah adalah urusan kolektif bangsa dan tidak hanya menjadi domain kementerian semata.

“DPR mewakili rakyat dan punya tanggung jawab memastikan proses ini tidak menjadi rekayasa ingatan kolektif, melainkan rekonstruksi objektif,” pungkas Lalu, menegaskan keseriusan DPR dalam menanggapi isu sensitif ini. (Ari Wibowo/Mun)