Cegah Intervensi Penguasa, DPR Bentuk Tim Kawal Penulisan Ulang Sejarah RI

AKTUALITAS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunjukkan keseriusannya dalam mengawasi proyek penulisan ulang sejarah Republik Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) di bawah kepemimpinan Fadli Zon. Komisi X DPR menyatakan dukungannya terhadap rencana uji publik yang akan dimulai pada 20 Juli mendatang dan akan membentuk tim supervisi bersama Komisi III untuk memastikan proyek ini tidak disusupi kepentingan penguasa.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian, mengungkapkan pihaknya saat ini sedang menunggu keputusan resmi dari pimpinan DPR terkait pembentukan tim supervisi ini. “Kami hari ini di Komisi X menunggu tindak lanjut dari yang disampaikan oleh pimpinan DPR. Apakah itu surat penunjukan, nanti siapa-siapa yang masuk ke dalam tim supervisi sejarah ini dan sebagainya,” ujar Lalu di Lombok, NTB, Sabtu (12/7/2025).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyambut baik langkah uji publik dan pembentukan tim supervisi dari DPR, menyusul polemik yang muncul terkait proyek yang melibatkan para akademisi dan sejarawan tersebut. Lalu menekankan bahwa penulisan ulang sejarah harus dilakukan secara netral dan objektif, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, termasuk pemerintah.

“Banyak masyarakat kita yang menginginkan penulisan ini harus betul-betul netral. Tidak boleh disusupi oleh kepentingan siapapun, termasuk kepentingan penguasa,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco, pada Minggu (6/7/2025) telah menyampaikan DPR RI akan membentuk tim supervisi gabungan dari Komisi III dan Komisi X. Langkah ini diambil sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang diemban oleh DPR RI. “Setelah konsultasi dengan Ketua DPR dan sesama pimpinan DPR lain nya maka DPR akan membentuk menugaskan tim supervisi penulisan ulang sejarah, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR RI,” kata Dasco.

Dengan adanya pengawasan ketat dari DPR, diharapkan proyek penulisan ulang sejarah RI ini dapat menghasilkan narasi yang akurat, inklusif, dan terbebas dari kepentingan politik tertentu, sehingga dapat diterima dan menjadi sumber pengetahuan yang kredibel bagi seluruh masyarakat Indonesia. (Ari Wibowo/Mun)