Puan Buka Opsi Pansus Haji Imbas Catatan Merah dari Saudi

AKTUALITAS.ID – Pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 menuai sorotan tajam. Ketua DPR RI Puan Maharani mengisyaratkan kemungkinan pembentukan panitia khusus (Pansus) di parlemen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Sinyal ini muncul menyusul adanya lima poin kritik yang dilayangkan langsung oleh pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia terkait pelaksanaan haji 2025.

Puan awalnya menanggapi perihal nota diplomatik dari Duta Besar Arab Saudi yang menyoroti berbagai dinamika dalam penyelenggaraan haji 2025. Salah satu poin krusial yang disinggung adalah tingginya angka kematian jemaah haji Indonesia, yang mencapai 50 persen dari total kematian jemaah internasional.

“Lima poin nota tersebut itu sudah lama, sudah diselesaikan oleh Pemerintah, jadi saat pelaksanaan haji sekarang itu sebenarnya semuanya sudah selesai,” ujar Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025). Puan menjelaskan nota tersebut sebelumnya telah ditindaklanjuti oleh pemerintah sebelum pelaksanaan haji tahun ini.

Lebih lanjut, Puan merinci empat poin kritik lain dari Arab Saudi, termasuk masalah pengangkutan jemaah dari Madinah ke Mekkah yang sempat terkendala perbedaan syarikah (perusahaan transportasi) dalam satu kelompok terbang (kloter). Akibatnya, sebagian kecil jemaah harus menunggu di Madinah karena perbedaan konfigurasi bus. Kritik lainnya menyangkut penempatan hotel yang tidak sesuai dengan ketentuan, kondisi kesehatan jemaah lansia dan risiko tinggi, serta permasalahan pembayaran Dam bagi jemaah haji Tamattu’.

Meskipun nota diplomatik dari Arab Saudi telah diselesaikan, Puan mengakui masih banyak persoalan dalam penyelenggaraan haji 2025 yang perlu dievaluasi dan dibenahi secara mendalam. Ia menekankan evaluasi ini penting agar permasalahan serupa tidak terulang di tahun-tahun mendatang. “Namun memang dalam pelaksanaan haji kali ini banyak hal yang kita harus evaluasi, banyak hal yang harus kita selesaikan dengan lebih baik sehingga pelaksanaan haji di tahun depan itu tidak akan terulang lagi,” tuturnya.

Puan menyatakan Komisi VIII DPR RI akan segera mengadakan rapat evaluasi pelaksanaan haji 2025 bersama pemerintah dan pimpinan DPR RI yang tergabung dalam Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR di Arab Saudi. “Hari ini baru kita buka masa sidangnya, kita akan mendapatkan laporan, kebetulan ketiga pimpinan DPR ikut dalam haji tahun ini. Kita akan mendapatkan laporannya juga dari teman-teman dan Komisi VIII,” kata Puan.

Lebih lanjut, Puan membuka lebar peluang pembentukan Pansus Haji jika hasil evaluasi menunjukkan adanya banyak masalah signifikan dalam penyelenggaraan haji 2025. “Setelah itu jika memang harus dilakukan pansus haji untuk pelaksanaan perbaikan ke depan, kita DPR, sesuai dengan mekanismenya akan melaksanakan pansus haji,” pungkasnya, menandakan keseriusan DPR dalam menanggapi berbagai permasalahan yang muncul dalam ibadah haji tahun ini. (Ari Wibowo/Mun)