KPK Ingatkan Jangan Ada Nepotisme dalam Seleksi Sekda Bekasi

AKTUALITAS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar proses seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi berjalan bersih tanpa praktik nepotisme, suap, atau gratifikasi.

“Praktik nepotisme dalam promosi jabatan ASN, baik di pusat maupun daerah, merupakan penyimpangan serius terhadap prinsip integritas dan keadilan birokrasi,” tegas Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, saat dihubungi dari Cikarang, Senin (27/10/2025).

KPK, kata Budi, fokus memastikan seluruh proses manajemen ASN berlangsung transparan, akuntabel, dan berbasis merit system, bukan karena kedekatan pribadi. Lembaga antirasuah itu juga terus melakukan pencegahan melalui fungsi koordinasi dan supervisi bersama instansi terkait, termasuk Pemkab Bekasi.

“Bupati Bekasi harus memastikan setiap tahapan seleksi terbuka dilakukan secara objektif, profesional, dan menjunjung tinggi nilai integritas,” ujarnya.

Budi menambahkan, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bisa dijadikan salah satu instrumen untuk menilai transparansi dan tanggung jawab moral calon pejabat publik.

“Dengan prinsip-prinsip itu, proses seleksi terbuka di Kabupaten Bekasi diharapkan lebih bersih, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik, bukan kedekatan pribadi atau hubungan kekerabatan,” tandasnya.

Saat ini, tiga kandidat dinyatakan lulus tahap administrasi dan rekam jejak, yakni Endin Samsudin (Kepala BKPSDM), Henri Lincoln (Kepala DSDABMBK), dan Iwan Ridwan (Kepala Bapenda). Mereka tengah mengikuti uji kompetensi yang digelar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat di Grha Merit, Kota Bandung, pada 27–28 Oktober 2025.

Sementara itu, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang memastikan seluruh proses rotasi, mutasi, dan promosi jabatan di lingkungan Pemkab Bekasi dilakukan sesuai aturan.

“Di Kabupaten Bekasi sudah didampingi KPK, kita komitmen untuk jalankan seleksi sesuai ketentuan,” ujar Ade. (PURNOMO/DIN)