Tolak Pemutihan Sejarah, Koalisi Sipil Sebut Pemberian Gelar Pahlawan ke Soeharto Tak Masuk Akal

AKTUALITAS.ID – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menolak wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Mereka menilai langkah tersebut sebagai bentuk pemutihan sejarah atas berbagai pelanggaran dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi selama masa Orde Baru.

Peneliti Imparsial, Wira Dika Orizha Piliang, yang juga perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil, menegaskan bahwa tidak semua mantan presiden layak diberi gelar pahlawan nasional.

“Argumen yang menyebut bahwa pemberian gelar pahlawan bagi mantan presiden adalah hal wajar itu lemah dan tidak berdasar. Tidak semua presiden layak mendapatkan gelar pahlawan,” ujar Wira dalam acara 29 Tahun PBHI, di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Ia juga menyinggung kemungkinan polemik serupa di masa depan. “Apakah nanti Presiden Jokowi juga akan dianggap layak jadi pahlawan? Ini akan menjadi perdebatan panjang bila wacana seperti ini diteruskan,” tambahnya.

Soeharto Dinilai Simbol Korupsi dan Pelanggaran HAM

Menurut Wira, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto bukan hanya tidak pantas, tetapi juga mengkhianati nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

“Upaya ini jelas merupakan bentuk pengaturan kejahatan oleh negara dan merupakan pemutihan sejarah kelam yang dilakukan oleh rezim otoritarian Orde Baru,” tegasnya.

Wira menyoroti sejumlah pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama masa pemerintahan Soeharto, termasuk penculikan aktivis 1998. Ia juga menilai Soeharto merupakan simbol dari korupsi sistemik dan monopoli bisnis keluarga Cendana yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.

“Selain menjadi simbol kebengisan dalam pemerintahan, Soeharto juga simbol dari korupsi sistemik yang mengakar di masa Orde Baru,” kata Wira.

Ia menambahkan bahwa Soeharto tidak pernah diadili atas berbagai dugaan pelanggaran tersebut. Karena itu, menurutnya, tidak masuk akal jika kini muncul wacana untuk memberi gelar pahlawan.

“Lalu ujug-ujug kita mau kasih gelar pahlawan ke Soeharto. Itu tidak masuk akal dengan banyaknya kesalahan dan kejahatan rezim Orde Baru,” ujarnya.

Bentuk Pengkhianatan terhadap Nilai Keadilan

Koalisi Sipil menilai, jika pemerintah tetap memaksakan pemberian gelar tersebut, maka hal itu menjadi bentuk penghinaan terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

“Tidak ada alasan bahwa gelar pahlawan bisa diberikan kepada seseorang yang memperkaya diri dan kroninya, serta mengorbankan kemanusiaan dalam wajah kekuasaan yang otoriter,” tutup Wira. (Ari/Mun)