NASIONAL
Mentan Amran Tegaskan Swasembada Pangan Tercepat dalam Sejarah, Sebut Peran Penting Keterbukaan Informasi dan Sinergi Lintas Sektor
AKTUALITAS.ID – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan optimisme pencapaian swadembada pangan hanya dalam satu tahun, jauh lebih cepat dari target empat tahun yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut peran keterbukaan informasi, tata kelola yang transparan, dan kerja bersama lintas sektor sebagai salah satu pendorong ketahanan pangan.
Mentan Amran menekankan keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi agar seluruh kebijakan pangan berjalan jujur, dapat diawasi publik, dan benar-benar berpihak kepada petani serta masyarakat.
“Kita harus terbuka. Keterbukaan itu penting supaya tidak ada dusta di antara kita. Dengan keterbukaan, semua bisa dikontrol, dievaluasi, dan dipercepat,” kata Mentan Amran dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementan, Senin (22/12/2025).
Presiden Prabowo sebelumnya menargetkan swasembada pangan dalam empat tahun. Namun melalui sinergi kuat seluruh elemen bangsa, target tersebut diakselerasi dan diyakini dapat dicapai pada 31 Desember 2025 dan menjadi swasembada tercepat dalam sejarah Indonesia.
“Ini bukan kerja satu orang. Ini kerja kita semua. Ada Kementerian Pertanian, Bulog, Badan Pangan Nasional, Pupuk Indonesia, Komisi Informasi, TNI, Polri, Kejaksaan, hingga BUMN,” ujarnya.
Komitmen tersebut diperkuat oleh Perum Bulog yang menyatakan kesiapan penuh menyerap hasil panen petani. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan Bulog fokus menjaga ketersediaan pangan, keterjangkauan harga, serta stabilisasi harga demi melindungi petani dan konsumen.
“Semangat panen ke depan semakin luar biasa. Bulog siap menampung hasil petani serta menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi harga,” kata Rizal dalam kegiatan Tani On Stage, rangkaian Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementan, dengan tema ”Swasembada untuk Rakyat, Pangan Kuat, Indonesia Berdaulat”.
Dari sisi hulu, PT Pupuk Indonesia memastikan dukungan terhadap program swasembada pangan nasional. Direktur Operasi Pupuk Indonesia Dwi Satriyo Annurogo menyebut kebijakan Mentan Amran telah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas nasional dan memberi kepastian bagi petani.
“Harga pupuk turun hingga 20 persen dan ini menjadi gairah bagi petani. Kami bekerja keras memastikan ketersediaan dan penyaluran pupuk subsidi agar tepat waktu dan tepat sasaran,” jelasnya.
Sementara itu, Pengamat politik Prof. Ujang Komarudin menilai keterbukaan informasi di Kementerian Pertanian telah menghadirkan perubahan nyata di tingkat petani. Menurutnya, persoalan klasik seperti kelangkaan pupuk dan penyerapan gabah kini ditangani secara lebih serius dan terukur.
“Saya anak petani. Dulu petani tidak happy karena pupuk sulit didapat. Sekarang betul-betul diperbaiki. Bulog, Pupuk Indonesia, dan Kementan hadir menjawab kegelisahan petani. Tantangan ke depan adalah menjaga kesinambungan swasembada agar capaian ini tidak mundur,” ujarnya.
Melalui keterbukaan informasi dan kerja kolektif lintas sektor, Kementerian Pertanian menegaskan komitmennya mewujudkan swasembada pangan untuk rakyat, memperkuat ketahanan nasional, dan memastikan Indonesia semakin berdaulat di sektor pangan.
(Goeh Wndh)
-
NASIONAL05/07/2026 17:00 WIBPengakuan Raja Juli soal Amplop dari Bupati Kuansing, KPK: Pengembalian Tak Gugurkan Pidana
-
NASIONAL05/07/2026 19:00 WIBKPK: Amplop Untuk Raja Juli Berasal dari SHU Petani Kuansing
-
EKBIS05/07/2026 22:00 WIBBulog Pastikan Serap Hasil Panen Petani Papua Selatan untuk Swasembada Pangan
-
OLAHRAGA05/07/2026 16:00 WIBMeksiko Hadapi Inggris di 16 Besar Piala Dunia 2026, Misi Akhiri Penantian 40 Tahun
-
RAGAM05/07/2026 10:30 WIBNASA: RI Masuk Zona Rawan Kenaikan Air Laut
-
NASIONAL05/07/2026 18:00 WIBRekam Jejak Irjen Wibowo Kakorlantas Polri Baru
-
OTOTEK05/07/2026 18:30 WIBJaguar Obral Mobil Baru Diskon hingga Puluhan Juta Rupiah, Ini Daftar Modelnya
-
NASIONAL05/07/2026 10:00 WIBMenko Cak Imin Semprot Akademisi yang Mendadak Bisu di Birokrasi