LHKPN Bocorkan Harta Kepala Kantor Pajak Jakut yang Tersangka Suap Pajak Tambang

AKTUALITAS.ID – Harta kekayaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Dwi Budi Iswahyu, menjadi sorotan publik usai yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pajak sektor pertambangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan laporan resmi, total harta kekayaan bersih Dwi mencapai Rp4,8 miliar.

Mengacu pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Dwi Budi Iswahyu tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp6,021 miliar. Namun, setelah dikurangi kewajiban berupa utang senilai Rp1,146 miliar, maka total harta kekayaan bersihnya mencapai Rp4.874.676.535.

Sebagian besar kekayaan Dwi berasal dari aset tanah dan bangunan dengan nilai mencapai Rp4,745 miliar. Properti tersebut tersebar di berbagai wilayah, antara lain Jakarta Selatan, Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, Sukabumi, hingga Magelang.

Selain aset properti, Dwi juga melaporkan kepemilikan kendaraan bermotor dengan total nilai Rp406 juta. Kendaraan tersebut meliputi Mazda Sedan tahun 1987, BMW 323i tahun 1996, Toyota Fortuner tahun 2016, serta sejumlah sepeda motor seperti Piaggio tahun 2014, Vespa Piaggio Primavera tahun 2017, dan Honda Rebel CMX500 tahun 2018.

Tak hanya itu, Dwi juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp185 juta, kas dan setara kas sebesar Rp532 juta, serta harta lainnya senilai Rp151 juta.

Sebelumnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan tindak pidana korupsi perpajakan periode 2021–2026 yang melibatkan pegawai KPP Madya Jakarta Utara.

Kelima tersangka tersebut yakni DWB selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, AGS selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon), ASB selaku Tim Penilai, ABD sebagai Konsultan Pajak, serta EY selaku staf dari pihak wajib pajak.

Menindaklanjuti kasus tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara terhadap tiga pegawai KPP Madya Jakarta Utara yang berstatus tersangka dalam perkara korupsi perpajakan tersebut.

Kasus ini menambah daftar panjang skandal korupsi di lingkungan perpajakan, sekaligus kembali membuka sorotan publik terhadap integritas aparatur pajak dan transparansi harta kekayaan pejabat negara. (Bowo/Mun)