DPR Dorong Regulasi Satu Data

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa DPR akan segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data guna mengatasi persoalan ketidaksinkronan data antar lembaga pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Menurutnya, regulasi mengenai satu data nasional menjadi penting setelah berbagai pengalaman penanganan bencana alam yang menunjukkan adanya perbedaan data antar kementerian dan lembaga pemerintah.

“Misalnya bahwa data satu kementerian dengan kementerian lain itu berbeda-beda sehingga kemudian di lapangan juga terjadi ketidaksinkronan ketika memberikan bantuan kepada para pengungsi,” ujar Dasco.

Ia menilai perbedaan data tersebut sering menimbulkan kendala dalam proses distribusi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Selain penanganan bencana, Dasco juga menyoroti masalah ketidaksesuaian data dalam penyaluran berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial dan layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.

Menurutnya, ketidaksinkronan data tersebut dapat berdampak pada tidak tepatnya sasaran penerima bantuan maupun layanan publik.

“Masih ada ketidaksinkronan sehingga kita akan sinkronkan menjadi Satu Data. Dengan begitu ke depan tidak ada lagi kesimpangsiuran data yang membuat situasi di lapangan menjadi tidak baik,” katanya.

Melalui pembahasan RUU Satu Data, DPR berharap sistem pengelolaan data pemerintah dapat lebih terintegrasi dan akurat sehingga kebijakan publik serta program bantuan sosial dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. (Bowo/Mun)