DPR Sebut Ribuan SPPG Bermasalah

AKTUALITAS.ID – Program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) kini diterpa alarm besar. Komisi IX DPR mengungkap jumlah dapur MBG yang dihentikan operasinya diduga jauh lebih parah dari data resmi pemerintah. Jika pemerintah menyebut 1.738 dapur disuspend, DPR justru mendapat informasi angka sebenarnya sudah menembus lebih dari 4.000 dapur.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris membongkar dugaan membengkaknya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dihentikan sementara operasinya.

Menurut Charles, data internal Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan jumlah dapur yang disuspend telah mencapai lebih dari 4.000 unit.

Angka tersebut jauh di atas data resmi pemerintah yang sebelumnya menyebut hanya 1.738 dapur MBG dihentikan sementara.

“Menurut informasi yang saya dapatkan dari internal BGN, jumlah dapur yang sudah ditutup sementara bukan 1.738, tetapi sudah mencapai lebih dari 4.000 dapur,” ujar Charles kepada wartawan, Kamis (14/5/2026).

Ia menilai kondisi tersebut menjadi alarm serius bagi tata kelola program strategis nasional yang menyasar pemenuhan gizi anak-anak Indonesia.

Charles mengungkap berbagai persoalan ditemukan di lapangan, mulai dari standar higienitas yang buruk, kualitas bahan pangan yang tidak layak, kesiapan SDM yang minim, hingga sarana dan prasarana dapur yang tidak sesuai standar operasional.

Bahkan, dalam beberapa kasus ditemukan dapur MBG yang dipaksakan tetap beroperasi meski belum benar-benar siap.

“Jangan sampai target percepatan justru mengorbankan standar keamanan pangan dan kualitas layanan kepada masyarakat,” tegas Charles.

Menurutnya, program MBG menyangkut langsung kesehatan anak-anak sehingga standar keamanan pangan tidak boleh ditawar sedikit pun.

Ia mengingatkan niat baik pemerintah bisa berubah menjadi ancaman kesehatan jika pengawasan di lapangan lemah.

“Dengan jumlah suspend yang sangat besar, BGN perlu melakukan evaluasi total, bukan sekadar penutupan sementara,” katanya.

Charles juga memberikan tiga catatan penting kepada Badan Gizi Nasional.

Pertama, evaluasi total terhadap mekanisme rekrutmen dan verifikasi mitra dapur.

Kedua, audit menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan quality control di lapangan.

Ketiga, evaluasi pola target program yang dinilai terlalu mengejar kuantitas dibanding kesiapan operasional.

“Program strategis nasional sebesar ini harus dibangun dengan tata kelola yang akuntabel, profesional, dan mengutamakan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia (Bakom RI) M Qodari menyatakan terdapat 1.738 dapur MBG yang dihentikan sementara karena tidak memenuhi standar.

“Berdasarkan data per 12 Mei 2026, terdapat 1.738 SPPG yang diberhentikan sementara atau suspend karena tidak memenuhi standar,” kata Qodari dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Pemerintah menyatakan langkah suspend dilakukan sebagai bagian dari evaluasi dan perbaikan kualitas pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia. (Firman/Mun)