DPR Ingatkan Bahaya Mafia Pangan di Balik Lonjakan Harga Minyak

AKTUALITAS.ID – Lonjakan harga minyak goreng kembali memicu sorotan tajam dari parlemen. Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Saadah, mendesak pemerintah segera mengusut tuntas dugaan praktik mafia pangan yang diduga menjadi pemicu utama gejolak harga di pasaran.

Desakan itu muncul setelah pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menyebut tata kelola minyak goreng masih sulit dikendalikan akibat dugaan ulah mafia pangan di sektor distribusi.

“Jika memang benar apa yang disampaikan Menteri Pertanian bahwa kenaikan harga minyak goreng disebabkan oleh ulah mafia pangan, maka hal ini tidak boleh dibiarkan,” ujar Rina, Kamis (21/5/2026).

Rina menegaskan pemerintah tidak boleh ragu membongkar pihak-pihak yang diduga bermain dalam rantai distribusi minyak goreng, termasuk aktor besar di balik dugaan manipulasi pasokan dan harga.

“Pemerintah harus segera membongkar dalang di balik kenaikan harga minyak goreng. Siapa pun yang terlibat tidak boleh dilindungi,” tegasnya.

Menurutnya, minyak goreng merupakan komoditas vital yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat luas, mulai dari rumah tangga hingga pelaku UMKM dan industri makanan kecil.

Karena itu, setiap lonjakan harga akan langsung berdampak pada daya beli masyarakat dan memperberat beban ekonomi keluarga.

“Ketika harga minyak goreng naik tidak terkendali, yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat kecil. Ibu rumah tangga, pedagang gorengan, UMKM hingga pelaku usaha makanan,” jelasnya.

Rina juga menyoroti dampak lebih luas jika dugaan mafia pangan dibiarkan, yakni terganggunya stabilitas sistem distribusi pangan nasional.

Praktik penimbunan, permainan stok, hingga manipulasi distribusi dinilai dapat menciptakan kelangkaan buatan di tengah tingginya kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya berpotensi memicu inflasi, tetapi juga menurunkan daya beli masyarakat serta menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan.

“Negara harus hadir melindungi rakyat dengan memutus mata rantai mafia pangan,” tegas politisi PKB tersebut.

Ia juga meminta pemerintah memperketat pengawasan distribusi minyak goreng agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan yang merugikan masyarakat.

Rina menekankan bahwa pemberantasan mafia pangan harus dilakukan tanpa kompromi untuk memberikan efek jera serta memastikan keadilan ekonomi tetap terjaga.

“Kalau memang ada mafia pangan, usut tuntas sampai ke akar-akarnya. Jangan ada yang dilindungi,” pungkasnya. (Bowo/Mun)