Mabes TNI Akui Terlibat Pengamanan Aksi Mahasiswa

AKTUALITAS.ID – Keterlibatan prajurit TNI dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026), memicu perdebatan publik. Setelah ramai menjadi sorotan, Mabes TNI akhirnya memberikan penjelasan terkait alasan pengerahan personel militer dalam pengamanan aksi tersebut.

Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas menegaskan bahwa pelibatan TNI dilakukan atas permintaan kepolisian. Menurutnya, penanganan demonstrasi tetap menjadi kewenangan utama Polri, sementara TNI hanya memberikan bantuan pengamanan.

“Penanganan demo adalah tanggung jawab kepolisian. Adapun pengerahan TNI atas dasar permintaan untuk membantu. Artinya tetap polisi di depan,” ujar Nas.

Di lapangan, aparat gabungan TNI dan Polri terlihat melakukan pengamanan ketat di sepanjang Jalan MH Thamrin. Massa mahasiswa yang berencana menggelar aksi di Bundaran HI akhirnya tertahan di kawasan Tosari dan tidak berhasil mencapai titik tujuan.

Sejak sore hingga malam, mahasiswa bertahan di lokasi sambil menyampaikan berbagai tuntutan kepada pemerintah. Massa mulai membubarkan diri sekitar pukul 19.30 WIB.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan utama. Mereka meminta pemerintah menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme sipil, dan mendesak Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah.

Namun, perhatian publik justru tertuju pada keterlibatan unsur militer dalam pengamanan aksi sipil tersebut.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari berbagai organisasi seperti LBH Jakarta, LBH Pers, AJI Jakarta, PBHI, ICJR, ELSAM, Imparsial, YLBHI, KontraS, dan Walhi menyampaikan protes keras terhadap pengerahan TNI dalam pengamanan demonstrasi.

Menurut koalisi, pengerahan militer untuk menghadapi aksi unjuk rasa berpotensi mengaburkan batas antara fungsi pertahanan dan fungsi keamanan dalam negara demokrasi.

Mereka menegaskan bahwa penggunaan kekuatan militer seharusnya menjadi pilihan terakhir ketika seluruh instrumen sipil sudah tidak mampu mengendalikan situasi.

Selain itu, koalisi juga menyoroti dugaan keterlibatan Komponen Cadangan (Komcad) dalam pengamanan aksi. Mereka mempertanyakan dasar hukum dan mekanisme pelibatan unsur tersebut dalam konteks pengamanan demonstrasi warga negara.

Polemik ini kembali memunculkan perdebatan lama mengenai posisi TNI dalam ruang sipil. Di satu sisi, TNI menyatakan keterlibatannya merupakan bentuk bantuan kepada kepolisian sesuai permintaan resmi. Namun di sisi lain, kelompok masyarakat sipil mengingatkan pentingnya menjaga prinsip supremasi sipil dan memastikan ruang demokrasi tetap terlindungi.

Perdebatan mengenai batas peran militer dalam urusan sipil diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik, terutama ketika aksi demonstrasi yang menyuarakan kritik terhadap pemerintah berhadapan dengan pengamanan yang melibatkan unsur TNI. (Bowo/Mun)