Rieke Diah Pitaloka Ingatkan Ancaman Selat Hormuz terhadap Ketahanan Energi Indonesia

AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai perkembangan hubungan Iran dan Amerika Serikat pasca perundingan di Swiss. Pasalnya, kesepakatan yang mulai terbentuk belum dapat dianggap sebagai perdamaian permanen karena masih menyisakan sejumlah persoalan strategis yang berpotensi memicu ketegangan baru di kawasan Timur Tengah.

Dirinya membeberkan sejumlah isu krusial masih membayangi proses negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat. Di antaranya menyangkut inspeksi program nuklir Iran, pencabutan sanksi ekonomi, konflik Lebanon, ketegangan Israel dan Hezbollah, serta keamanan pelayaran di Selat Hormuz.

“Kesepakatan Iran dan Amerika Serikat harus dibaca hati hati. Ini belum perdamaian final, melainkan jeda strategis yang rapuh,” ujar Rieke dalam Diskusi Dialektika Demokrasi yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen bersama Biro Pemberitaan DPR RI di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Politikus PDI Perjuangan itu menilai stabilitas Selat Hormuz memiliki arti penting bagi perekonomian global. Jalur pelayaran tersebut menjadi salah satu titik utama distribusi energi dunia, termasuk minyak mentah dan gas alam cair.

Dirinya mengutip data United States Energy Information Administration yang mencatat sekitar 20 juta barel minyak per hari melintasi Selat Hormuz pada 2024. Jumlah itu setara sekitar 20 persen konsumsi petroleum liquids global. Selain itu, hampir seperlima perdagangan LNG dunia juga bergantung pada jalur tersebut.

“Selat Hormuz adalah urat nadi energi dunia. Gangguan sekecil apa pun di kawasan ini dapat memicu dampak ekonomi global yang sangat luas,” katanya.

Rieke menegaskan Indonesia tidak bisa memandang konflik di Timur Tengah sebagai persoalan yang jauh. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari kawasan tersebut membuat Indonesia rentan terhadap gejolak geopolitik.

Berdasarkan data yang ia sampaikan, sekitar 25 persen impor minyak mentah Indonesia dan 30 persen impor LPG berasal dari Timur Tengah. Jika terjadi gangguan pelayaran di Selat Hormuz, dampaknya dapat menjalar ke nilai tukar rupiah, inflasi, harga pangan, subsidi energi hingga kondisi fiskal negara.

“Bagi Indonesia, krisis ini bukan isu yang jauh. Gangguan di Selat Hormuz dapat memengaruhi stabilitas ekonomi nasional mulai dari nilai tukar rupiah hingga kondisi APBN,” ujarnya.

Selain aspek ekonomi, Rieke juga menyoroti dimensi hukum dan hak asasi manusia. Menurutnya, konflik bersenjata dan gangguan pelayaran internasional berkaitan langsung dengan keselamatan awak kapal, pekerja migran, pengungsi, serta perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri.

Untuk itu dirinya mendorong pemerintah memperkuat diplomasi internasional, memperbesar cadangan energi nasional, melakukan diversifikasi sumber impor, serta mempercepat pengembangan bioetanol sebagai bagian dari strategi kedaulatan energi nasional.

“Bioetanol harus menjadi instrumen kedaulatan energi, pengurangan impor bahan bakar, penguatan industri domestik, dan perlindungan hak ekonomi rakyat,” tuturnya. (Micko)