Pakar: Dalang Demonstran Bayaran Harus Ditindak

AKTUALITAS.ID – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaku mengetahui adanya pihak yang mendanai aksi demonstrasi berbayar memicu desakan agar pemerintah tidak berhenti pada sebatas informasi. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, meminta dugaan aktor di balik pendanaan aksi tersebut diusut melalui mekanisme hukum apabila didukung bukti yang memadai.

Menurut Jamiluddin, pernyataan Presiden semakin memperkuat dugaan bahwa praktik demonstrasi berbayar memang terjadi. Ia menilai, jika suatu aksi digerakkan dengan imbalan uang, maka terdapat pihak yang menyediakan pendanaan sekaligus memiliki kepentingan tertentu.

“Informasi Presiden tersebut tentu menguatkan dugaan selama ini adanya demonstrasi bayaran. Namanya bayaran tentu ada dalang di belakangnya yang menyiapkan finansial,” ujar Jamiluddin, Jumat (26/6/2026).

Ia membedakan demonstrasi yang lahir dari aspirasi masyarakat dengan aksi yang dilakukan karena adanya imbalan. Menurutnya, demonstrasi berbayar berpotensi menggeser fungsi penyampaian aspirasi menjadi sarana memperjuangkan kepentingan pihak yang membiayai aksi.

Jamiluddin berpendapat kondisi tersebut dapat memengaruhi pembentukan opini publik. Ia menilai demonstran yang dibayar berisiko menjadi alat untuk menyuarakan kepentingan tertentu, termasuk menyerang individu maupun lembaga sesuai agenda pihak yang mendanai.

Ia juga mengingatkan bahwa apabila opini publik terbentuk dari informasi yang tidak mencerminkan aspirasi masyarakat secara nyata, maka kebijakan pemerintah berpotensi tidak tepat sasaran karena lebih merespons kepentingan pihak tertentu dibanding kebutuhan publik.

Karena itu, Jamiluddin mendesak agar pihak yang terbukti mendanai demonstrasi berbayar diproses sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga kualitas demokrasi yang seharusnya bertumpu pada aspirasi masyarakat, bukan kepentingan kelompok tertentu.

“Jadi, Presiden Prabowo kiranya tak cukup hanya sebatas mengetahui dalang yang membayar demonstran. Prabowo juga selayaknya menindak para dalang tersebut karena sudah merusak demokrasi,” tegasnya.

Hingga saat ini belum ada informasi resmi dari pemerintah mengenai identitas pihak yang dimaksud maupun adanya proses hukum terkait dugaan pendanaan demonstrasi berbayar. Klaim mengenai keberadaan dalang maupun pendana aksi masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum yang berlaku. (Bowo/Mun)