Koalisi Sipil Desak Setop Latsarmil SPPI

AKTUALITAS.ID – Polemik mengenai latihan dasar militer (latsarmil) bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) kembali memanas. Kali ini, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak pemerintah menghentikan pendekatan militer dalam program-program sipil setelah meninggalnya lima peserta selama mengikuti pelatihan.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis Sabtu (27/6/2026), koalisi menyampaikan duka cita sekaligus menyebut peristiwa tersebut sebagai konsekuensi serius dari kebijakan yang dinilai tidak tepat.

“Tragedi ini merupakan konsekuensi serius dari kebijakan yang sejak awal keliru karena memaksakan pendekatan militer ke dalam ruang sipil tanpa dasar kebutuhan, tanpa relevansi, dan tanpa justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan,” demikian pernyataan koalisi.

Koalisi tersebut beranggotakan sejumlah organisasi masyarakat sipil, antara lain Imparsial, KontraS, YLBHI beserta jaringan LBH, Amnesty International Indonesia, Human Rights Working Group (HRWG), WALHI, ICW, SETARA Institute, ICJR, AJI, Koalisi Perempuan Indonesia, hingga BEM SI.

Menurut mereka, kematian lima calon manajer koperasi menunjukkan bahwa sistem pendidikan dan pelatihan militer tidak tepat diterapkan kepada warga sipil yang akan menjalankan fungsi pengelolaan koperasi.

Koalisi berpendapat kompetensi pengelola koperasi seharusnya dibangun melalui penguasaan tata kelola organisasi, kepemimpinan partisipatif, akuntabilitas, literasi keuangan, dan pemberdayaan masyarakat, bukan melalui latihan dasar militer.

Selain mempertanyakan relevansi materi pelatihan, koalisi juga menilai pelibatan TNI dalam pelaksanaan program tersebut tidak sejalan dengan semangat reformasi sektor keamanan dan memunculkan persoalan mengenai batas peran institusi militer dalam ranah sipil.

Mereka menilai pendekatan militeristik berpotensi menggeser nilai-nilai yang menjadi fondasi organisasi sipil.

Menurut koalisi, budaya militer yang menekankan komando, hierarki, dan kepatuhan memiliki fungsi tersendiri dalam bidang pertahanan negara. Sebaliknya, organisasi sipil membutuhkan ruang bagi dialog, berpikir kritis, kreativitas, inovasi, serta pengambilan keputusan yang partisipatif.

Dalam pernyataannya, koalisi juga mengkritik anggapan bahwa disiplin militer identik dengan profesionalisme dalam mengelola organisasi sipil. Mereka menyebut asumsi tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh, terlebih setelah terjadinya insiden yang menewaskan lima peserta.

Selain meminta penghentian pendekatan militer dalam pelatihan calon manajer koperasi, koalisi juga mendesak pemerintah mengevaluasi penerapan pendekatan serupa pada berbagai program sipil lainnya, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut mereka, pemisahan fungsi institusi sipil dan pertahanan merupakan bagian penting dari tata kelola negara demokratis.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan menyatakan latihan dasar militer bagi peserta SPPI bertujuan membentuk karakter, disiplin, kepemimpinan, integritas, tanggung jawab, profesionalisme, serta kemampuan bekerja di bawah tekanan, dan menegaskan bahwa pelatihan tersebut tidak dimaksudkan untuk mencetak prajurit. Kemhan juga menyampaikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program setelah meninggalnya lima peserta.

Perdebatan mengenai format pelatihan SPPI kini terus berkembang. Di satu sisi, pemerintah menilai pembinaan karakter menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas pengelola koperasi. Di sisi lain, sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai pendekatan tersebut perlu ditinjau ulang agar sesuai dengan tujuan program dan mengutamakan keselamatan peserta. (Bowo/Mun)