Waka MPR Tegaskan Transisi Energi Jadi Prioritas Prabowo

AKTUALITAS.ID – Indonesia menegaskan ambisinya untuk tidak lagi sekadar dikenal sebagai negara dengan potensi energi terbarukan yang besar, tetapi juga sebagai negara yang mampu mengubah potensi tersebut menjadi kekuatan ekonomi nyata.

Pesan itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno saat menjadi pembicara dalam South East Asia Climate Forum yang merupakan bagian dari rangkaian London Climate Action Week.

Di hadapan para pemangku kepentingan global di sektor iklim dan energi, Eddy menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadikan transisi energi dan aksi iklim sebagai salah satu prioritas utama pembangunan nasional.

Menurut Eddy, Indonesia selama puluhan tahun terus disebut sebagai negara dengan potensi energi terbarukan terbesar di Asia. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya mampu diterjemahkan menjadi pembangunan yang optimal.

“Yang menarik sekaligus menjadi tantangan bagi kita adalah, 25 tahun kemudian Indonesia masih disebut sebagai negara dengan potensi energi terbarukan terbesar di Asia. Artinya, potensi yang luar biasa tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya, Sabtu (27/6/2026).

Ia menilai kondisi tersebut harus menjadi titik balik bagi Indonesia untuk mempercepat transformasi menuju energi bersih yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing nasional.

“Bagi saya, saat ini adalah momentum bagi Indonesia untuk tidak hanya dikenal karena potensinya, tetapi juga karena keberhasilannya memanfaatkan energi terbarukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan,” katanya.

Eddy menjelaskan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada 2028 dengan tetap menjaga keseimbangan antara pembangunan, ketahanan energi, dan pengurangan emisi karbon.

Dalam peta jalan tersebut, Indonesia menargetkan pencapaian Net Zero Emissions pada 2060 atau lebih cepat, melalui percepatan dekarbonisasi di berbagai sektor.

Sebagai bagian dari strategi itu, pemerintah menargetkan pembangunan kapasitas pembangkit energi terbarukan hingga 70 gigawatt pada 2040, sehingga bauran energi bersih nasional dapat meningkat dari sekitar 15–16 persen saat ini menjadi lebih dari 35 persen.

“Target ini menunjukkan bahwa Indonesia sepenuhnya serius dalam menjalankan transisi energi. Kami memahami bahwa masa depan pertumbuhan ekonomi yang kuat harus dibangun di atas fondasi energi yang bersih, berkelanjutan, dan berdaya saing,” tegasnya.

Selain memaparkan target pembangunan, Eddy juga menjelaskan bahwa pemerintah bersama DPR tengah memperkuat fondasi regulasi guna mempercepat transformasi energi nasional.

Saat ini pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Terbarukan disebut telah memasuki tahap akhir. DPR juga tengah membahas RUU Aksi Iklim, yang diproyeksikan menjadi regulasi pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur penanganan perubahan iklim secara komprehensif.

Di sisi lain, pemerintah bersama DPR juga berencana merevisi Undang-Undang Ketenagalistrikan agar kerangka hukum nasional semakin selaras dengan kebutuhan investasi dan percepatan transisi energi.

Menurut Eddy, seluruh langkah tersebut bertujuan membangun kepastian hukum bagi investor sekaligus mempercepat lahirnya ekonomi hijau yang mampu menciptakan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan.

“Indonesia sedang membangun fondasi kebijakan yang kuat agar transformasi menuju ekonomi hijau dapat berjalan lebih cepat, memberikan kepastian bagi investor, sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan sosial yang luas bagi masyarakat,” pungkasnya. (Mun)