1.297 Kopdes di Jateng Langgar Aturan Lahan Dilindungi

AKTUALITAS.ID – Karut-marut pembangunan infrastruktur Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Jawa Tengah mulai terkuak ke publik. Sebanyak 1.297 unit gedung KDMP terbukti berdiri tegak di atas Lahan Sawah Dilindungi (LSD), kawasan yang secara undang-undang haram hukumnya untuk dialihfungsikan.

Temuan mengejutkan ini membocorkan fakta bahwa di tengah gencarnya operasional 8.523 unit KDMP yang tersebar di 35 kabupaten/kota se-Jateng, ada pelanggaran tata ruang masif yang dibiarkan terjadi.

Plt Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jateng, Desy Arijadi, blak-blakan mengaku tidak tahu-menahu mengapa ribuan bangunan koperasi tersebut bisa nekat mencaplok lahan pertanian produktif.

Ia melemparkan urusan penentuan lokasi pada musyawarah desa, sementara eksekusi pembangunan fisik diserahkan sepenuhnya kepada PT Agrinas Pangan Nusantara bekerja sama dengan TNI.

“Baru 63 persen atau setara 5.400-an yang beroperasi. Yang berdiri di LSD itu ada 1.297. Secara peraturan, LSD memang dilarang dialihfungsikan,” tegas Desy.

Hingga saat ini, nasib ribuan bangunan yang diduga melanggar aturan tersebut masih ngambang tanpa kejelasan hukum. Pihak Pemprov Jateng mengaku sudah berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan PUPR, namun belum ada tindakan tegas atau keputusan apakah bangunan tersebut akan digusur, diutak-atik, atau justru di-“putihkan”.

Padahal, merujuk pada regulasi perlindungan lahan, setiap jengkal sawah dilindungi yang dialihfungsikan wajib diganti tiga kali lipat dari luas lahan semula.

“Kalau di undang-undang kan harus mengganti tanah tiga kali lipat seluas yang dialihfungsikan. Tapi kan itu tidak mudah,” pungkas Desy.

Skandal pencaplokan sawah ini kini mengancam ketahanan pangan daerah, di tengah ambisi pemerintah mengejar optimalisasi ekonomi desa lewat program Koperasi Merah Putih. (Kusuma/Mun)