Heboh! Korban Mafia Tanah Seret Polda dan Kejati Sulteng ke DPR

AKTUALITAS.ID – Penanganan perkara dugaan mafia tanah di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, memasuki babak baru. Kuasa hukum Joni Mardanis, Moh. Galang Rama Putra, S.H., CTL., dari Gumanara Law Office, melayangkan pengaduan resmi kepada Komisi III DPR RI untuk meminta pengawasan terhadap kinerja Polda Sulawesi Tengah dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.

Pengaduan tersebut berkaitan dengan penanganan laporan polisi Nomor LP/B/221/IX/2024/SPKT/Polda Sulawesi Tengah tertanggal 26 September 2024 yang menyangkut dugaan penguasaan lahan milik Joni Mardanis di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi.

Menurut Galang, kliennya merupakan pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00930/Lolu Tahun 2012 atas lahan yang menjadi objek sengketa. Namun dalam proses penyidikan, polisi menemukan sejumlah dokumen yang diduga bermasalah hingga perkara berkembang menjadi dugaan tindak pidana pemalsuan surat.

“Perkara yang kami dampingi sudah menetapkan lima orang sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat,” kata Galang saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (28/9/2026).

Ia menjelaskan, penyidik sebelumnya menemukan sekitar 13 dokumen yang diduga mengalami perubahan maupun pemalsuan. Temuan tersebut disebut diperkuat melalui hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik.

Dalam penyidikan, polisi menetapkan Darwis Mayeri sebagai tersangka pada 5 Juni 2025. Status tersangka tersebut bahkan sempat diuji melalui mekanisme praperadilan di Pengadilan Negeri Palu dan dinyatakan sah.

Selanjutnya, penyidik menetapkan empat tersangka lain yakni Arwan Kasiaheng, Juwahir, Akbar Bangun, dan Fitrah. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Juwahir yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Sigi.

Namun perkembangan perkara berubah drastis pada 14 Agustus 2026. Polda Sulawesi Tengah menerbitkan dua SP3 dengan alasan tidak cukup alat bukti.

SP3 pertama bernomor S.Tap/Henti.Sidik/116/VIII/RES.1.24/2026/Ditreskrimum diterbitkan untuk tersangka utama. Sementara SP3 kedua bernomor S.Tap/Henti.Sidik/117/VIII/RES.1.24/2026/Ditreskrimum diterbitkan terhadap empat tersangka lainnya.

Keputusan penghentian penyidikan itu dipertanyakan oleh pihak pelapor. Galang menilai terdapat kejanggalan karena sebelumnya telah digelar forum persamaan persepsi antara penyidik dan penuntut umum pada 5 Agustus 2026.

Menurutnya, sulit dipahami apabila hanya berselang sembilan hari setelah forum tersebut, perkara justru dihentikan dengan dalih kekurangan alat bukti.

“Bagaimana bisa setelah gelar perkara, sembilan hari kemudian muncul keputusan bahwa perkara tersebut dihentikan dengan alasan tidak cukup alat bukti, di tengah banyaknya bukti pemalsuan yang ada?” tegasnya.

Galang juga mengungkapkan bahwa dalam forum persamaan persepsi tersebut, Penuntut Umum Kejati Sulawesi Tengah dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tengah disebut tidak hadir. Pertemuan itu berakhir dengan posisi menunggu arahan dari Direktur Reserse Kriminal Umum.

Atas dasar itu, pihaknya meminta Komisi III DPR RI memanggil jajaran Polda Sulawesi Tengah dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah guna memberikan penjelasan secara terbuka terkait penanganan perkara tersebut.

“Kami ingin tidak hanya ada penegakan hukum yang tentu akan kami perjuangkan, tetapi juga evaluasi yang mendalam di tingkat kepolisian dan kejaksaan,” ujarnya.

Galang menegaskan pengaduan ke Komisi III DPR RI bukan untuk meminta DPR menentukan pihak yang bersalah atau tidak bersalah. Menurutnya, yang dibutuhkan adalah transparansi serta akuntabilitas proses penyidikan dan prapenuntutan yang sudah berjalan.

Selain melapor ke Komisi III DPR RI, kuasa hukum Joni Mardanis juga telah menyampaikan pengaduan kepada Divisi Propam Polri serta Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung RI. Hingga kini, mereka masih menunggu tindak lanjut dan respons dari kedua institusi tersebut.

Sementara terkait pengaduan di DPR RI, pihak kuasa hukum mengaku telah memperoleh informasi bahwa agenda rapat dengar pendapat berpotensi segera dijadwalkan setelah proses koordinasi dengan tenaga ahli Komisi III DPR RI rampung dilakukan. (Bowo/Mun)