DPR Minta Negara Bertindak Tegas untuk Melindungi Rakyat Kecil dari Mafia Tanah

AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menegaskan bahwa kasus sengketa tanah seluas 16,4 hektare di Makassar yang menimpa mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali membuka mata publik tentang praktik mafia tanah dan maladministrasi pertanahan di Indonesia.

“Kalau seorang mantan Wakil Presiden saja bisa menjadi korban salah kelola administrasi pertanahan, apalagi rakyat kecil yang tidak punya akses kuasa dan jaringan,” kata Azis.

Azis menyoroti persoalan serius dalam tata kelola pertanahan, termasuk penerbitan sertifikat ganda, data tumpang tindih, dan proses administrasi yang tidak transparan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, merugikan warga, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap negara.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto sejak lama menekankan paradoks Indonesia: tanah negeri luas, tetapi penguasaan sebagian besar justru dikuasai segelintir orang. Reforma agraria dan penataan kepemilikan tanah yang adil menjadi prioritas utama untuk memastikan tanah tidak hanya aset ekonomi, tetapi juga hak hidup dan ruang masa depan bagi seluruh rakyat.

Data Kementerian ATR/BPN mencatat hingga Oktober 2025, terdapat 6.015 kasus pertanahan, dengan hanya 50% diselesaikan. Sepanjang 2024, tercatat lebih dari 2.161 sengketa melibatkan rakyat kecil. Azis menegaskan, jika seorang tokoh nasional bisa menjadi korban maladministrasi, risiko bagi petani, nelayan, dan masyarakat biasa jauh lebih besar.

“Negara harus hadir secara aktif, bukan pasif. Tidak boleh lagi ada ruang abu-abu yang memungkinkan sertifikat ganda, manipulasi data, dan praktik percaloan,” ujarnya.

Azis mendukung penuh langkah Menteri ATR/BPN untuk membersihkan institusi dari oknum yang bermain dalam urusan tanah. Digitalisasi data, transparansi proses, mekanisme pengawasan yang kuat, serta akses informasi publik harus dipercepat agar kepercayaan rakyat terhadap institusi negara kembali terbangun.

“Kasus yang menimpa Pak Jusuf Kalla ini harus menjadi titik balik. Negara tidak boleh kalah oleh mafia tanah. Tanah di Indonesia harus kembali pada fungsi mulianya: memberi kepastian hidup yang adil bagi seluruh rakyat, dari tokoh bangsa hingga rakyat paling kecil sekalipun,” pungkas Azis. (Wibowo/Mun)