Belum Punya Rumah, PJLP dan PPSU Jakarta Selatan Didorong Akses KPR FLPP

AKTUALITAS.ID – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BP Tapera, Bank Jakarta, dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan mendorong Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) untuk mengakses KPR Sejahtera FLPP. Sosialisasi program tersebut digelar di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Selasa (15/9/2026).

Program itu menyasar sekitar 210 petugas yang bekerja di kawasan TPU Tanah Kusir. Mereka diperkenalkan dengan skema pembiayaan rumah bersubsidi yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan tertentu.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, KPR Sejahtera FLPP menawarkan uang muka mulai 1 persen, suku bunga tetap 5 persen, pembebasan sejumlah biaya, serta tenor pembiayaan hingga 40 tahun.

“Pak Menteri sudah berkomitmen, bagi 200 orang yang memenuhi syarat, uang mukanya akan ditanggung oleh beliau,” kata Heru.

Sosialisasi tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan Menteri PKP dengan sejumlah petugas ketika berziarah ke makam Wakil Presiden pertama RI Mohammad Hatta. Dalam kesempatan itu, Menteri PKP mengetahui masih terdapat petugas yang belum memiliki rumah.

Bank Jakarta selanjutnya akan mendampingi para petugas dalam proses pengajuan KPR hingga tahap akad. Direktur Utama Bank Jakarta Agus Haryoto Widodo mengatakan pendampingan diperlukan agar petugas yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti proses pembiayaan tersebut.

“Kami ingin semakin banyak petugas yang memenuhi syarat untuk bisa memiliki rumah. Kami akan kawal prosesnya sampai realisasi akad,” ujar Agus.

Sementara itu, Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo menyatakan Pemkot Jakarta Selatan akan memfasilitasi posko bagi PJLP dan PPSU yang berminat mengajukan KPR Sejahtera FLPP.

Meski menawarkan sejumlah kemudahan pembiayaan, akses terhadap program tersebut tetap bergantung pada pemenuhan persyaratan yang ditetapkan. Para petugas juga harus melalui proses pengajuan dan penilaian sebelum pembiayaan dapat direalisasikan.

Pemerintah berharap skema FLPP dapat membuka akses kepemilikan rumah bagi pekerja pelayanan publik yang selama ini belum memiliki hunian. Namun, pelaksanaannya akan bergantung pada jumlah petugas yang memenuhi syarat serta kemampuan mereka memenuhi ketentuan pembiayaan.