Terbesar se-Indonesia, Herman Deru Tetap Minta ABPEDNAS Sumsel Perkuat Pengawasan Desa

AKTUALITAS.ID – Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta seluruh jajaran Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Sumatera Selatan tidak cepat berpuas diri setelah menjadi organisasi BPD terbesar di Indonesia. Karena status tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas organisasi, profesionalisme anggota, serta kontribusi nyata dalam mengawal pembangunan desa.

Menurut Herman Deru, pengukuhan pengurus bukan akhir dari perjuangan organisasi, melainkan awal untuk membuktikan kinerja kepada masyarakat. Ia menilai kekuatan organisasi tidak hanya diukur dari jumlah anggota, tetapi juga dari kualitas pengabdian di lapangan.

“Ini bukan puncak, justru baru permulaan. Jangan puas hanya karena kita memiliki struktur lebih dari 12 ribu anggota dan menjadi yang terbesar di Indonesia. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menunjukkan kinerja yang baik,” ujar Herman Deru u saat menghadiri kegiatan Optimalisasi Program Jaga Desa dalam Mendukung Program Prioritas Nasional serta Pengukuhan DPC ABPEDNAS se Sumatera Selatan di Pendopoan Rumah Dinas Bupati Ogan Ilir, Sabtu (27/6/2026).

Ia mendorong seluruh pengurus menyusun rencana strategis yang selaras dengan kebutuhan daerah serta kebijakan organisasi di tingkat nasional. Selain itu, dirinya meminta seluruh anggota menjaga soliditas organisasi dan menjalankan tugas sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi.

Gubernur juga mengapresiasi kehadiran Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI sekaligus Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS, Reda Manthovani.

Menurutnya, kehadiran pejabat Kejaksaan Agung di tengah agenda nasional menunjukkan komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan desa.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jamintel yang telah memberikan perhatian khusus kepada ABPEDNAS Sumatera Selatan. Beliau juga membawa bantuan yang sangat dibutuhkan masyarakat desa seperti ayam petelur dan sumur bor,” katanya.

Herman Deru menilai Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pengawasan, menjaga adat dan budaya, serta mengawal pembangunan. Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten dan kota bersama jajaran kejaksaan meningkatkan literasi hukum bagi anggota BPD, termasuk pemahaman terhadap regulasi terbaru.

Ia juga mengajak ABPEDNAS memperkuat sinergi dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) agar pembangunan desa berjalan harmonis dan berpihak kepada masyarakat.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI, Reda Manthovani, mengapresiasi perkembangan ABPEDNAS Sumatera Selatan yang kini memiliki lebih dari 12.000 anggota dan menjadi organisasi BPD terbesar di Indonesia.

Menurut Reda, Kejaksaan terus memperkuat pengawasan pengelolaan dana desa melalui aplikasi Jaga Desa yang telah terintegrasi dengan sistem keuangan desa. Dalam pelaksanaannya, ABPEDNAS menjadi mitra strategis karena BPD memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

“Harapannya, tingkat kepala desa maupun perangkat desa yang terjerat tindak pidana korupsi dapat terus menurun,” ucap Reda.

Selain pengawasan, Kejaksaan turut mendorong pemberdayaan ekonomi anggota BPD melalui bantuan 1.000 ekor ayam petelur yang diawali di Kabupaten Ogan Ilir dan Banyuasin serta program budidaya ikan bioflok hasil kolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Harapannya, organisasi ABPEDNAS tidak hanya berperan dalam pengawasan desa, tetapi juga mampu mandiri secara ekonomi melalui program pemberdayaan yang berkelanjutan,” tutur Reda.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan DPD ABPEDNAS Sumatera Selatan, disusul penandatanganan kerja sama antara Kejaksaan Negeri dan DPC ABPEDNAS se Sumatera Selatan sebagai upaya memperkuat pendampingan hukum bagi pemerintahan desa. (Yoke)