POLITIK
PKS dan Golkar Sepakat Politik Identitas Ditinggalkan
AKTUALITAS.ID – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertamu ke Partai Golkar dalam rangka safari politik di bulan Ramadan. Dalam kesempatan ini, PKS dan Golkar membahas masalah politik identitas. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menuturkan, bersama PKS sepakat politik identitas ditinggalkan. Ke depan sebaiknya mendahulukan politik kebangsaan yang lebih kondusif. “Selanjutnya juga dibahas tentang politik kebangsaan […]
AKTUALITAS.ID – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertamu ke Partai Golkar dalam rangka safari politik di bulan Ramadan. Dalam kesempatan ini, PKS dan Golkar membahas masalah politik identitas.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menuturkan, bersama PKS sepakat politik identitas ditinggalkan. Ke depan sebaiknya mendahulukan politik kebangsaan yang lebih kondusif.
“Selanjutnya juga dibahas tentang politik kebangsaan di mana ke depan kita akan mendahulukan politik kebangsaan dan juga diharapkan politik identitas itu akan ditinggalkan sehingga kita akan membangun kebhinekaan dan juga NKRI dan politik yang lebih kondusif, agar kita bisa sama-sama menyejahterakan masyarakat,” ujar Airlangga usai pertemuan dengan PKS di kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis (29/4/2021).
Sementara itu, Airlangga menghargai posisi politik PKS di luar pemerintahan. Ia menyebut, kedua pihak saling menghargai perbedaan dan mengutamakan persamaan.
“Selanjutnya terkait dengan posisi posisi per hari ini kami saling menghargai Partai Golkar di pemerintahan, Partai Keadilan Sejahtera itu berada di luar pemerintah, sehingga kita ke depannya adalah menghargai perbedaan namun mengutamakan persamaan sehingga ini yang menjadi basis partai-partai politik ke depan demikian,” ujarnya.
Sementara itu Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyinggung index demokrasi Indonesia dalam Economist Intelligence Unit yang buruk. Dia berharap dengan ada silahturahmi politik ini, demokrasi di Indonesia akan terus ditingkatkan.
“Sehingga ini akan meningkat dari pada kondisi yang hari ini di mana dikatakan oleh Economist Intelligence Unit sebagai apa nama demokrasi yang cacat mudah-mudahan ke depannya akan terus ditingkatkan dan tentu itu perlu ada peran dan kebersamaan dari seluruh partai partai negeri kita tercinta,” kata Syaikhu.
-
NASIONAL05/07/2026 17:00 WIBPengakuan Raja Juli soal Amplop dari Bupati Kuansing, KPK: Pengembalian Tak Gugurkan Pidana
-
Berita05/07/2026 06:00 WIBPKB Usul Revisi UU Pilkada Usai Rentetan OTT KPK
-
NASIONAL05/07/2026 19:00 WIBKPK: Amplop Untuk Raja Juli Berasal dari SHU Petani Kuansing
-
OLAHRAGA05/07/2026 16:00 WIBMeksiko Hadapi Inggris di 16 Besar Piala Dunia 2026, Misi Akhiri Penantian 40 Tahun
-
RAGAM05/07/2026 10:30 WIBNASA: RI Masuk Zona Rawan Kenaikan Air Laut
-
NASIONAL05/07/2026 18:00 WIBRekam Jejak Irjen Wibowo Kakorlantas Polri Baru
-
JABODETABEK05/07/2026 05:30 WIBHujan Ringan Diprediksi Guyur Sebagian Jakarta Hari Ini
-
OTOTEK05/07/2026 18:30 WIBJaguar Obral Mobil Baru Diskon hingga Puluhan Juta Rupiah, Ini Daftar Modelnya