POLITIK
PAN Nilai Arahan Presiden Prabowo Merapatkan Barisan Menteri Adalah Hal Lazim dan Positif
AKTUALITAS.ID – Instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada para menterinya untuk “merapatkan barisan” menuai beragam spekulasi. Namun, Partai Amanat Nasional (PAN) tampil sebagai penenang, menyebut permintaan tersebut sebagai hal yang “sangat lazim” dalam dinamika pemerintahan.
Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno, menegaskan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari permintaan kepala negara tersebut. “Saya kira itu sangat lazim. Di mana pun seorang kepala negara pasti menghendaki para pembantunya untuk melaksanakan hal tersebut,” ujarnya di Jakarta, Selasa (22/4/2025).
Menurut Eddy, Prabowo hanya ingin memastikan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih bekerja secara harmonis dan terkoordinasi. “Saya kira Pak Prabowo ‘kan ingin semuanya berjalan dengan derap langkah dan ritme yang sama,” imbuhnya.
Sebelumnya, kabar permintaan “rapat barisan” ini mencuat dari pengakuan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Usai halalbihalal, Cak Imin mengungkapkan Presiden Prabowo secara langsung meneleponnya dan meminta para menteri untuk terus solid.
Senada dengan PAN, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, juga membantah adanya kerenggangan di internal kabinet. Ia menjelaskan arahan Presiden Prabowo justru bertujuan untuk menjaga semangat kerja para menteri. “Jadi, maknanya merapatkan barisan itu tidak selalu sedang ada sesuatu, tetapi itu untuk menjaga semangat,” tegas Prasetyo.
Dengan pernyataan PAN dan Istana, narasi tentang potensi perpecahan di Kabinet Merah Putih tampaknya diredam. Permintaan Prabowo untuk “merapatkan barisan” kini lebih dilihat sebagai upaya seorang pemimpin untuk memastikan kekompakan timnya dalam menjalankan roda pemerintahan. (Mun/Ari Wibowo)
-
FOTO07/10/2026 18:38 WIBFOTO: Presiden Prabowo Beri Taklimat kepada 800 Perwira Tinggi TNI-Polri se-Indonesia
-
RIAU07/10/2026 17:30 WIBTanam Matoa, Polsek Bengkalis Ingatkan Bahaya Membakar Hutan
-
NASIONAL07/10/2026 16:00 WIBDPR Ingatkan Operator Seluler Lindungi Hak Pelanggan soal Sisa Kuota
-
POLITIK08/10/2026 09:00 WIBKPU Angkat Bicara soal Syarat Pendidikan Gibran
-
POLITIK08/10/2026 09:15 WIBWawan Leak Desak Wapres Gibran Ditangkap dan Diadili
-
PAPUA TENGAH08/10/2026 06:00 WIBLolos Diskualifikasi Tapi Cacat Bukti, KPU Siapkan Aturan Baru
-
RIAU07/10/2026 16:30 WIBCerita Warga Pekanbaru di Tengah Kepungan Kabut Asap
-
NASIONAL07/10/2026 17:00 WIBDKPP Buka Aduan Publik untuk 76 Calon TPD
















