PDIP Tegaskan Doktrin Pertahanan Semesta Presiden Prabowo Sangat Relevan

AKTUALITAS.ID – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai arah kebijakan pertahanan nasional yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto melalui doktrin pertahanan semesta masih sangat relevan dengan kondisi geopolitik dunia saat ini.

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, mengatakan kompleksitas ancaman global menuntut Indonesia untuk mempertahankan sistem pertahanan yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Menurutnya, konsep pertahanan semesta yang dirumuskan Jenderal AH Nasution tetap menjadi dasar kokoh dalam menjaga kedaulatan negara.

“Pertahanan semesta yang digagas Jenderal Nasution dan kini diteruskan Presiden Prabowo sangat tepat. Dunia tidak lagi hanya menghadapi perang konvensional, tapi juga perang politik, ekonomi, budaya, dan siber. Karena itu, partisipasi rakyat terlatih dan profesional di berbagai bidang menjadi keharusan,” kata Said dalam keterangannya, Senin (6/10/2025).

Meski bentuk ancaman sudah bergeser ke berbagai dimensi, Said menegaskan kekuatan konvensional tetap diperlukan. Ia menyoroti pentingnya pencapaian Minimum Essential Force (MEF) sebagai ukuran kemampuan pertahanan Indonesia.

“Untuk memenuhi MEF, kita butuh organisasi pertahanan yang tangguh, industri militer mandiri, dukungan anggaran yang memadai, dan profesionalitas prajurit,” ujarnya.

Said juga menilai upaya pemerintah memperkuat struktur organisasi TNI di era Presiden Prabowo, termasuk pembentukan komando teritorial baru di darat, laut, dan udara, menunjukkan komitmen memperkuat kesiapsiagaan dan jangkauan pertahanan nasional.

Di sektor industri, ia menekankan pentingnya kemandirian alutsista. Keberadaan PT PAL, PT Pindad, hingga proyek pesawat tempur bersama Korea Selatan disebut sebagai fondasi penting menuju kemandirian industri pertahanan.

Meski begitu, dukungan anggaran menurut Said tetap menjadi faktor penentu. “Kita masih di peringkat 29 dunia untuk anggaran pertahanan, di bawah Singapura yang ada di posisi 26. Ini belum ideal, tapi DPR akan terus mendukung peningkatan anggaran pertahanan sesuai kemampuan fiskal negara,” tegasnya.

Ia pun mengingatkan pentingnya menjaga netralitas dan profesionalitas prajurit TNI di tengah dinamika politik nasional. “Profesionalitas TNI adalah modal utama. TNI harus netral dari politik praktis, sementara politisi sipil tidak boleh menyeret TNI ke arena politik. TNI harus fokus pada kebijakan pertahanan negara,” pungkasnya. (Purnomo/Mun)