Jaga Mandat Rakyat, PDIP Pastikan Tolak Pilkada Lewat DPRD

AKTUALITAS.ID – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan sikap tegas partainya menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih oleh DPRD. PDIP menilai mekanisme tersebut bertentangan dengan semangat reformasi dan berpotensi menggerus mandat langsung rakyat dalam menentukan pemimpin daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasto saat berada di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (17/1). Ia menekankan bahwa sikap penolakan PDIP bukan keputusan elit semata, melainkan hasil serapan aspirasi rakyat yang dihimpun dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan.

“PDI Perjuangan mengambil sikap secara demokratis, mendengar suara akar rumput, dan dengan tegas menolak Pilkada yang dipilih DPRD,” ujar Hasto.

Menurutnya, pengalaman sejarah Indonesia pada masa Orde Baru menjadi pelajaran penting. Sistem kekuasaan yang terpusat dan minim partisipasi publik kala itu memicu krisis legitimasi kepemimpinan dan menjauhkan rakyat dari proses demokrasi.

Hasto menilai, pemimpin daerah yang tidak lahir dari mandat langsung rakyat berisiko memiliki watak otoritarian. Kondisi tersebut dapat membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan, termasuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) akibat lemahnya kontrol publik.

“Reformasi telah mengamanatkan bahwa legitimasi kepemimpinan harus berasal dari rakyat. Kepala daerah yang dipilih langsung memiliki legitimasi kuat dan tidak mudah digoyang oleh kepentingan politik di DPRD,” tegasnya.

Ia mengingatkan, jika wacana Pilkada melalui DPRD tetap dipaksakan, maka akan muncul kesenjangan serius antara kehendak rakyat dan sistem politik yang diterapkan. Hal ini dinilai dapat mengancam fondasi demokrasi yang telah diperjuangkan bangsa Indonesia sejak reformasi.

Meski demikian, Hasto mengakui bahwa Pilkada langsung masih menghadapi berbagai persoalan, seperti politik uang dan persaingan tidak sehat. Namun, PDIP berkomitmen menekan biaya politik melalui semangat gotong royong serta penerapan aturan internal partai yang ketat.

“Rekomendasi Pilkada di PDI Perjuangan tidak diperjualbelikan. Kader yang menyalahgunakan kewenangan akan dikenai sanksi tegas hingga pemecatan,” tegasnya.

Selain itu, PDIP juga memiliki pertimbangan strategis dalam penempatan kader di daerah-daerah tertentu, mulai dari lumbung pangan nasional, wilayah perbatasan, hingga kawasan strategis seperti Papua, guna memastikan pembangunan berjalan merata dan berkeadilan.

Hasto menambahkan, mahalnya biaya politik tidak bisa dilepaskan dari lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, ia menilai reformasi sistem hukum secara menyeluruh menjadi kunci untuk mewujudkan Pilkada yang bersih, demokratis, dan berintegritas. (Bowo/Mun)