Komisi VIII Siap Gelar Rapat Reses soal Haji dan Umrah

AKTUALITAS.ID – Eskalasi konflik dan situasi geopolitik yang kian memanas di Timur Tengah menimbulkan kekhawatiran terhadap pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Merespons kondisi ini, Komisi VIII DPR RI membuka peluang untuk menggelar rapat darurat meski saat ini anggota dewan sedang dalam masa reses.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menegaskan bahwa rapat darurat ini sangat krusial untuk membahas persiapan haji dan nasib jemaah umrah asal Indonesia. Rencananya, pertemuan dengan pihak pemerintah ini akan dilakukan sebelum DPR kembali memasuki masa sidang pada 9 Maret mendatang.

“Kalau diperlukan, ya kita akan bicara dengan menteri terkait langkah-langkah antisipatif apa yang sudah diambil, termasuk mengenai persiapan haji dan kondisi jemaah umrah yang saat ini masih tertahan,” ujar Marwan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Menurut Marwan, Kementerian Agama (Kemenag) dituntut untuk bergerak cepat mengambil langkah antisipatif. Meski beberapa maskapai masih melayani rute penerbangan ke Arab Saudi, situasi keamanan dapat berubah sewaktu-waktu dan berpotensi membuat jemaah kembali tertahan.

Kondisi ketidakpastian ini memicu kekhawatiran lain, yakni risiko kerugian finansial yang ditanggung jemaah akibat penundaan.

“Ini kan sudah kita bayar. Hotel sudah dibayar, penerbangan sudah dibayar. Tapi kita was-was juga di perjalanan karena rutenya melintasi area eskalasi konflik,” tegas Marwan.

Ia menambahkan, jika keberangkatan ditunda karena alasan keamanan, dana logistik dan akomodasi jemaah berpotensi hangus.

Untuk mencegah kerugian tersebut, Komisi VIII DPR akan meminta penjelasan detail dari pemerintah terkait komunikasi diplomatik dengan pemerintah Arab Saudi. Marwan mendesak agar pemerintah segera melobi penyedia layanan di Tanah Suci.

“Yang mau kita tanya, pemerintah sudah membuat langkah atau belum dengan pihak penyedia layanan ini? Termasuk mengenai penerbangan dan hotel-hotel, apakah bisa diundur atau tidak?” tutup Marwan.

Langkah cepat dari pemerintah dinilai sangat menentukan untuk memberikan rasa aman dan kepastian bagi ratusan ribu calon jemaah haji dan umrah Indonesia di tengah gejolak Timur Tengah. (Bowo/Mun)