Istana Tegaskan Belum Ada Rencana Reshuffle Besar Kabinet Merah Putih

AKTUALITAS.ID – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah isu yang beredar mengenai rencana Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan besar-besaran atau reshuffle terhadap Kabinet Merah Putih.

Menurut Prasetyo, hingga saat ini tidak ada agenda reshuffle kabinet sebagaimana yang ramai diperbincangkan di media sosial, termasuk spekulasi mengenai posisi Menteri Keuangan.

“Beberapa kali sudah kami sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada rencana, apalagi perombakan besar-besaran terhadap Kabinet Merah Putih. Belum ada,” kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Ia menegaskan seluruh menteri saat ini masih fokus menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo.

“Karena memang kita semua sedang bekerja keras, fokus, dan konsentrasi menjalankan tugas kita masing-masing. Jadi sampai hari ini belum ada rencana itu. Nanti pada waktunya kalau memang diperlukan pasti akan kami sampaikan kepada saudara-saudara,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo juga memaparkan agenda Presiden Prabowo pada Senin (8/6/2026), yakni menerima surat kepercayaan dari delapan duta besar negara sahabat serta melantik pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN). Selain itu, Presiden juga melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Terkait penunjukan Said Iqbal, Prasetyo menjelaskan langkah tersebut bertujuan memperkuat komunikasi antara pemerintah dan kalangan pekerja. Menurutnya, Presiden menginginkan hubungan yang lebih intens dan tidak berbelit secara birokratis dalam membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan.

“Secara esensi yang diharapkan adalah sama, yakni terjadi komunikasi yang jauh lebih cair, jauh lebih intens, tidak birokratis, dalam rangka memperjuangkan apa yang selama ini diharapkan oleh kawan-kawan buruh, apalagi dalam situasi ekonomi saat ini,” tutur Prasetyo.

Ia menambahkan, mekanisme penunjukan penasihat khusus tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan wacana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh yang sempat mengemuka sebelumnya. (Micko)