Felly: Jangan Bicara Stunting Kalau Air Bersih Saja Belum Bisa

AKTUALITAS.ID – Kampanye besar-besaran pemerintah soal pengentasan stunting terancam hanya menjadi lip service alias omong kosong belaka. Pasalnya, di lapangan, masih ditemukan masyarakat yang terpaksa meminum air sumur bercampur jentik dan ulat akibat buruknya sanitasi.

Fakta mengerikan ini dibongkar langsung oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji di Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Felly melontarkan kritik tajam kepada pemerintah agar tidak lagi cuma “gila angka” dan buta terhadap realitas kebutuhan dasar rakyatnya.

“Jangan kita cuma lip service. Programnya mungkin bagus, tapi seberapa target yang bisa dicapai? Mari kita fokuskan dulu air bersih. Jangan negara sudah sekian puluh tahun merdeka, tapi masyarakat air pun belum merdeka,” tegas Felly di ruang rapat Komisi IX.

Lebih jauh, politisi Fraksi Partai NasDem ini membeberkan hasil temuan masa resesnya yang bikin miris. Penanganan stunting menjadi tidak masuk akal jika urusan buang hajat dan air minum masyarakat masih berantakan.

Felly menceritakan langsung bagaimana ia menemukan sumur warga yang letaknya terlalu dekat dengan tempat pembuangan limbah rumah tangga (septic tank). Akibatnya fatal.

“Ini nyata, ini real yang saya dapatkan. Di dalam air itu saya lihat ada jentik, ada ulat, dan itu dikonsumsi oleh masyarakat di suatu daerah,” ungkapnya geram.

Data yang Bikin Geleng Kepala

Sorotan tajam Felly nyatanya sejalan dengan data bobroknya sanitasi yang justru dipaparkan sendiri oleh BKKBN dalam rapat tersebut. Bukti bahwa pemerintah punya PR raksasa:

8,12 juta Keluarga Berisiko Stunting (KRS) di Indonesia.

2,93 juta keluarga di antaranya masih menggunakan jamban tidak layak.

1,74 juta keluarga belum memiliki akses air minum yang layak.

14 persen angka Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), menembus ambang batas maksimal pemerintah.

Selain masalah air, Felly menyoroti kekacauan data keluarga miskin. Masih banyak warga yang tak punya KTP atau pasangan tanpa surat nikah resmi, yang berujung pada hilangnya hak kepastian hukum bagi anak-anak mereka.

Ia juga memperingatkan pemerintah pusat agar tidak lepas tangan terhadap penggunaan dana desa. Menurutnya, desa harus dipaksa memprioritaskan anggaran untuk kebutuhan dasar seperti air bersih, bukan sekadar program polesan demi mencapai indikator stunting semu.

“Pimpinan di atas harus bantu nge-list kebutuhan terpenting desa, jangan dibiarkan mereka atur sendiri. Jangan bicara tinggi soal angka capaian stunting kalau hal mendasar seperti air bersih saja belum bisa,” pungkasnya.

Penurunan stunting tidak bisa lagi hanya diukur di atas kertas. Jika urusan WC dan air bersih saja masih gagal diurus negara, mimpi mencetak generasi emas bebas stunting rasanya masih sangat jauh dari kenyataan. (Mun)