PDIP Siap Dukung Prabowo Jika Kebijakan Pro Rakyat

AKTUALITAS.ID – PDI Perjuangan akhirnya menegaskan arah politiknya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Melalui Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, partai berlambang banteng itu memastikan tidak mengambil posisi sebagai oposisi, melainkan menjadi partai penyeimbang yang siap memberikan dukungan maupun kritik secara objektif.

Said Abdullah menjelaskan bahwa sikap tersebut merupakan keputusan resmi partai dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Menurutnya, konsep partai penyeimbang bukan berarti bersikap abu-abu, tetapi mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik praktis.

Ia menegaskan, apabila pemerintahan Prabowo menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan menunjukkan kinerja yang baik, PDIP siap memberikan dukungan penuh hingga masa jabatan berakhir pada 2029. Dukungan itu, kata Said, diberikan tanpa mempertimbangkan keuntungan elektoral bagi partai.

Namun, PDIP juga memastikan tidak akan tinggal diam apabila terdapat kebijakan yang dinilai kurang tepat atau merugikan masyarakat. Kritik akan tetap disampaikan secara terbuka, objektif, dan konstruktif sebagai bagian dari fungsi pengawasan dalam demokrasi.

Said menekankan bahwa sikap penyeimbang berbeda dengan oposisi yang cenderung berseberangan secara menyeluruh dengan pemerintah. Menurutnya, PDIP justru menginginkan pemerintahan Presiden Prabowo berjalan efektif, stabil, dan mampu menunaikan amanat konstitusi hingga 2029.

Menariknya, Said mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo disebut memahami bahkan menghargai posisi politik yang diambil PDIP. Ia menyebut Prabowo menganggap sikap kritis namun objektif dari PDIP sebagai bentuk persahabatan politik yang lebih jujur dibanding sekadar pujian tanpa koreksi.

Dengan sikap tersebut, PDIP menegaskan akan terus mengawal jalannya pemerintahan melalui dukungan terhadap kebijakan yang pro-rakyat sekaligus memberikan masukan apabila terdapat kebijakan yang perlu diperbaiki. Partai memastikan orientasi utamanya tetap menjaga kualitas pemerintahan dan kepentingan masyarakat, bukan semata-mata pertarungan politik. (Bowo/Mun)