Israel Cabut Wewenang Palestina atas Masjid Ibrahimi

AKTUALITAS.ID – Ketegangan di Tepi Barat kembali meningkat setelah Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, mengumumkan pencabutan sejumlah kewenangan administratif yang sebelumnya dijalankan oleh otoritas Palestina terkait kawasan Masjid Ibrahimi di Kota Hebron. Keputusan tersebut memicu penolakan keras dari pemerintah Palestina dan sejumlah organisasi internasasional.

Smotrich menyatakan bahwa sejumlah kewenangan yang sebelumnya berada di bawah Pemerintah Kota Hebron kini tidak lagi berada dalam kendali otoritas tersebut. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri peletakan batu pertama proyek permukiman baru Israel di dekat Hebron. Ia menggambarkan langkah tersebut sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan penerapan kewenangan Israel di kawasan tersebut.

Pemerintah Palestina melalui Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat mengecam keputusan tersebut. Dalam pernyataannya, kementerian menegaskan bahwa setiap upaya mengubah status hukum, sejarah, maupun politik Hebron serta Masjid Ibrahimi tidak memiliki dasar yang sah menurut pandangan mereka. Palestina juga menyatakan bahwa Hebron merupakan wilayah Palestina yang diduduki berdasarkan hukum internasional.

Masjid Ibrahimi merupakan salah satu situs suci yang dihormati umat Islam dan Yahudi. Situs tersebut juga tercantum sebagai Warisan Dunia UNESCO. Selama bertahun-tahun, pengelolaan dan akses ke kawasan ini menjadi salah satu isu paling sensitif dalam konflik Israel-Palestina.

Pemerintah Palestina menilai keputusan terbaru Israel berpotensi memperburuk situasi keamanan dan semakin menghambat peluang tercapainya solusi damai. Mereka juga menyerukan kepada komunitas internasasional, termasuk Amerika Serikat, agar mengambil langkah diplomatik untuk mencegah meningkatnya eskalasi.

Di Hebron, Gubernur Khaled Dudin mengecam keputusan tersebut dan menegaskan bahwa status Kota Tua Hebron serta Masjid Ibrahimi tidak berubah menurut pandangan otoritas Palestina. Sejumlah lembaga pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, tokoh masyarakat, serta perwakilan keamanan Palestina juga menggelar pertemuan darurat sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan tersebut.

Sementara itu, organisasi advokasi Muslim yang berbasis di Amerika Serikat, Council on American-Islamic Relations (CAIR), turut mengkritik langkah Israel. Organisasi tersebut menyatakan bahwa perubahan status pengelolaan kawasan suci itu berpotensi memperburuk ketegangan, mengganggu kebebasan beragama, serta memperkecil peluang tercapainya perdamaian yang berkelanjutan.

Masjid Ibrahimi telah lama menjadi titik sensitif dalam konflik Israel-Palestina. Sejak pembagian area ibadah pada 1994, akses dan pengelolaan situs tersebut terus menjadi sumber perdebatan. Keputusan terbaru Israel diperkirakan akan kembali menjadi perhatian masyarakat internasasional karena menyangkut status wilayah, tempat suci, dan proses perdamaian yang hingga kini masih belum menemukan titik temu.

Hingga kini, perbedaan pandangan mengenai status hukum Hebron dan Masjid Ibrahimi tetap menjadi salah satu isu paling kompleks dalam konflik Israel-Palestina, dengan masing-masing pihak mempertahankan posisi dan dasar hukumnya sendiri. (Mun)