PDIP Minta Negara Jawab Siapa Dalang Kudatuli

AKTUALITAS.ID – Tiga dekade setelah peristiwa penyerangan Kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996 atau Kudatuli, PDI Perjuangan kembali mendesak pemerintah membuka kembali penyelidikan yustisial dan pengadilan koneksitas untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

Desakan itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, saat peringatan 30 tahun Kudatuli di Jakarta, Minggu (26/7/2026). Menurutnya, pengungkapan kasus tersebut merupakan pekerjaan rumah negara yang hingga kini belum pernah benar-benar diselesaikan.

“Tuntaskan kasus 27 Juli 1996 beserta pelanggaran HAM berat lainnya. Penyelidikan yustisial dan pengadilan koneksitas harus digelar kembali,” kata Hasto.

Hasto menilai negara masih memiliki utang sejarah kepada para korban dan keluarga korban. Ia mempertanyakan siapa pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan yang terjadi dalam peristiwa tersebut serta nasib korban yang hingga kini belum memperoleh kejelasan.

“Siapa yang merancang pembunuhan demokrasi tersebut? Ke mana korban yang hilang dan siapa yang bertanggung jawab? Sepahit apa pun sejarah, negara harus menjawabnya,” ujarnya.

Menurut Hasto, desakan itu bukan didorong oleh kepentingan politik ataupun dendam partai. Ia menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berpesan bahwa pengungkapan Kudatuli merupakan kewajiban moral negara dalam menegakkan keadilan dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan.

“Kudatuli bukan hanya luka PDI, tetapi luka bangsa. Sejarah kelam akibat penyalahgunaan kekuasaan harus diungkap agar tidak pernah terulang,” katanya.

Dalam pidatonya, Hasto juga menyatakan keyakinannya bahwa Kudatuli menjadi salah satu rangkaian peristiwa penting yang kemudian mendorong lahirnya Reformasi 1998. Ia mengaitkan tragedi tersebut dengan berbagai peristiwa kekerasan lain yang terjadi menjelang runtuhnya rezim Orde Baru.

Menurut Hasto, agenda reformasi berupa supremasi hukum yang adil dan berlaku tanpa pandang bulu masih menjadi pekerjaan yang belum sepenuhnya selesai hingga hari ini.

Peringatan 30 tahun Kudatuli kembali mengangkat isu penyelesaian dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu. Hingga kini, tuntutan pengungkapan secara menyeluruh terhadap peristiwa tersebut masih terus disuarakan oleh sejumlah pihak, sementara proses hukum terkait kasus tersebut belum mencapai penyelesaian yang tuntas. (Bowo/Mun)