Puan: Wacana Capres 2 Partai Belum Resmi

AKTUALITAS.ID – Suhu politik di Senayan kembali memanas. Di tengah kontroversi usulan kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi 5 persen, kini muncul wacana baru yang tak kalah radikal: syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden wajib diusung minimal oleh dua partai politik atau dua fraksi di DPR.

Menanggapi manuver dan bola liar yang menggelinding di parlemen ini, Ketua DPR RI Puan Maharani akhirnya angkat bicara. Petinggi PDIP itu menegaskan bahwa wacana syarat ketat pencalonan capres tersebut sejauh ini masih sebatas “kasak-kusuk” di lorong-lorong Senayan alias belum menjadi keputusan final.

“Bahwa nantinya Pilpres itu akan diusung oleh dua partai politik, ini juga masih dalam proses wacana informal, jadi belum resmi,” tegas Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/9).

Menurut Puan, wacana “tiket capres 2 partai” dan ambang batas 5 persen ini baru sebatas lobi-lobi dan komunikasi informal antar-elite partai politik. Secara kelembagaan, wacana-wacana krusial yang bisa mengubah peta pertarungan Pilpres ini baru akan diuji dan dikaji secara resmi dalam rapat-rapat pembahasan RUU Pemilu di DPR.

Meski masih berstatus informal, Puan tak menampik bahwa PDIP sebagai partai pemenang pemilu sudah mulai “dicolek” oleh fraksi-fraksi lain terkait desain baru RUU Pemilu ini. Namun, ia menggarisbawahi bahwa lobi-lobi itu terjadi di luar forum resmi.

“Kami juga sebenarnya sudah diajak berbicara, namun tidak dalam forum tersebut. Terkait dengan apakah Pilpres hanya (diusung minimal) dua partai, kami pun sudah diajak bicara, tapi ya itu tadi, masih bersifat informal,” ungkap Puan membeberkan.

Pernyataan Puan ini mengonfirmasi bahwa lobi-lobi tingkat tinggi sedang gencar dilakukan oleh partai-partai di DPR. Apakah wacana syarat minimal dua partai ini murni untuk penyederhanaan politik atau justru skenario “jegal-menjegal” untuk membatasi ruang gerak calon tertentu? Pembahasan RUU Pemilu ke depan dipastikan akan berjalan alot dan penuh kejutan. (Bowo/Mun)