POLITIK
Sidang MPR 9 Desember Terancam Mundur
AKTUALITAS.ID – Polemik pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai sidang paripurna MPR yang dijadwalkan pada 9 Desember 2026 berpotensi menghadapi persoalan hukum jika tetap digelar tanpa memenuhi ketentuan tenggat waktu pengajuan calon wakil presiden.
Sebelumnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah menjadwalkan pemilihan sekaligus pelantikan wakil presiden baru pada Rabu, 9 Desember 2026.
Berdasarkan Pasal 136 Ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR, Presiden wajib mengusulkan dua nama calon wakil presiden beserta seluruh persyaratan administrasi paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna dilaksanakan.
Namun, muncul perbedaan penafsiran mengenai makna “14 hari” yang dimaksud dalam aturan tersebut.
Ketua Tim Ad Hoc MPR RI, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, sebelumnya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada pimpinan MPR pada 25 November 2026.
“Pak Presiden akan mengirimkan dua nama pada hari Rabu tanggal 25 November,” ujar Bambang Pacul.
Pernyataan itu kemudian memicu tanggapan dari Mahfud MD. Menurutnya, ketentuan 14 hari dalam Undang-Undang MD3 maupun Tata Tertib MPR harus dihitung sebagai hari kerja, bukan hari kalender.
Jika menggunakan perhitungan hari kerja, maka batas waktu pengajuan dua nama calon wakil presiden seharusnya jatuh pada Kamis, 19 November 2026.
Dengan demikian, jadwal penyerahan nama pada 25 November dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila sidang paripurna tetap digelar pada 9 Desember.
“Di dalam UU MD3 dan Tatib MPR ditegaskan bahwa yang dimaksud hari adalah hari kerja, bukan hari kalender,” kata Mahfud MD.
Mahfud menilai apabila hingga batas waktu tersebut Presiden belum mengajukan nama calon wakil presiden, maka sidang MPR pada 9 Desember berpotensi menghadapi persoalan legalitas.
“Jika sampai kemarin jam 00.00 WIB Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang dan tidak sah jika dilakukan tanggal 9 Desember 2026,” ujarnya.
Mantan Menko Polhukam itu menyarankan agar MPR mempertimbangkan penjadwalan ulang sidang paripurna guna menghindari potensi sengketa hukum dan menjaga kesesuaian prosedur dengan konstitusi.
Menurut Mahfud, langkah paling aman adalah menghitung kembali jadwal sidang sejak dua nama calon wakil presiden resmi diterima oleh MPR.
“Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR,” katanya.
Pernyataan Mahfud MD kini menambah dinamika politik menjelang pemilihan wakil presiden baru. Di tengah semakin menghangatnya bursa calon pendamping Presiden Prabowo Subianto, perhatian publik kini tertuju pada langkah MPR dan pemerintah dalam memastikan seluruh proses berjalan sesuai koridor hukum dan konstitusi.
Jika polemik tenggat waktu ini tidak segera mendapatkan kepastian, pemilihan wakil presiden yang semestinya menjadi agenda penting kenegaraan berpotensi diwarnai perdebatan hukum dan politik yang berkepanjangan.(Firman/Mun)
-
NUSANTARA21/11/2026 22:00 WIBEnam Kecamatan di Bengkulu Dikepung Banjir
-
NUSANTARA21/11/2026 20:00 WIBTiga Anggota KKB Tewas dalam Kontak Tembak di Nduga
-
POLITIK22/11/2026 13:00 WIBEks Menteri Hukum Soroti Peluang Yusril Jadi Wapres
-
Berita22/11/2026 05:00 WIBAl-Qur’an Ungkap Keistimewaan Aroma dan Wewangian
-
DUNIA22/11/2026 00:00 WIBRudal dan Drone Houthi Gagal Tembus Pertahanan Saudi
-
RIAU21/11/2026 19:30 WIBBNNP Riau Bongkar Dugaan Peredaran Narkoba di Marpoyan Damai
-
DUNIA22/11/2026 12:00 WIBPBB: 162 Negara Dukung Hak Palestina Merdeka
-
NASIONAL22/11/2026 10:00 WIBHabiburokhman Jawab Kritik Mahfud MD dan ICW Soal UU Perampasan Aset

















