Connect with us

NASIONAL

Habiburokhman Jawab Kritik Mahfud MD dan ICW Soal UU Perampasan Aset

Aktualitas.id -

AKTUALITAS.ID – Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan alasan ketentuan illicit enrichment tidak dimasukkan dalam UU Perampasan Aset. Ia menyebut pengaturan itu berisiko mengaburkan batas antara hukum pidana dan hukum acara, serta membuka persoalan terkait asas legalitas dan perlindungan hak milik.

Pernyataan itu disampaikan setelah UU Perampasan Aset menuai kritik. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai aturan tersebut berpotensi tebang pilih, sementara Mahfud MD menyebut roh undang-undang itu hampa karena tidak memuat ketentuan mengenai kekayaan yang tak dapat dijelaskan asal-usulnya.

Habiburokhman mengatakan tidak dicantumkannya illicit enrichment bukan berarti DPR meninggalkan tujuan untuk memiskinkan koruptor. Menurut dia, UU tersebut tetap memungkinkan negara merampas aset terkait tindak pidana melalui putusan pidana maupun jalur tanpa putusan pidana.

BACA JUGA  Komisi III DPR Jamin Pembahasan RUU KUHAP Tidak Akan "Ngumpet" di Hotel

Ia menyebut jalur tanpa putusan pidana dapat digunakan, antara lain, ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat dihadirkan ke persidangan. Berdasarkan keterangannya, mekanisme itu mencakup aset bernilai sedikitnya Rp1 miliar.

Habiburokhman berargumen bahwa illicit enrichment—yang menjadikan kekayaan tak wajar sebagai dasar dugaan tindak pidana—merupakan ranah hukum pidana materiil. Sementara itu, UU Perampasan Aset, menurut dia, mengatur proses penelusuran, pemblokiran, penyitaan, perampasan, pengelolaan, hingga pengembalian aset.

“Mencampur keduanya dalam satu wadah berisiko mengaburkan batas yang dijaga oleh asas legalitas,” kata Habiburokhman dalam keterangan yang diterima, Sabtu (21/11/2026).

Ia juga menekankan perlindungan hak milik dan kepastian hukum. Menurutnya, seseorang yang kesulitan menjelaskan asal-usul hartanya secara administratif belum tentu memperoleh harta tersebut dari kejahatan. Karena itu, negara harus memiliki dasar pembuktian dan prosedur yang adil sebelum merampas aset.

BACA JUGA  Enam Tindak Pidana Selain Korupsi yang Masuk UU Perampasan Aset

Habiburokhman menyatakan keputusan itu diambil setelah Komisi III menggelar sedikitnya 87 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum. Ia menyebut sejumlah akademisi, organisasi advokat, dan kelompok mahasiswa juga menolak atau mengusulkan agar ketentuan illicit enrichment tidak dimasukkan ke dalam RUU.

Sebagai alternatif, Habiburokhman merujuk pada ketentuan pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Ia juga menyebut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dapat menjadi pintu masuk penyelidikan dugaan korupsi atau pencucian uang.

Menurut Habiburokhman, UU Perampasan Aset juga menjangkau tindak pidana lain, termasuk narkotika, terorisme, penyelundupan, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi atau yang merugikan perekonomian masyarakat luas.

BACA JUGA  Waketum Gerindra: Kader Mendesak Maju Jadi Capres, Prabowo Pasti Mendengar

Ia membantah tudingan bahwa aturan tersebut memberi perlakuan khusus kepada pejabat. Habiburokhman juga menolak penilaian Mahfud bahwa ketiadaan illicit enrichment membuat roh UU menjadi hampa. Ia menyatakan inti aturan itu adalah kemampuan negara mengejar aset hasil kejahatan, termasuk ketika pelakunya meninggal dunia atau buron.

Penjelasan tersebut merupakan argumentasi DPR atas kritik terhadap undang-undang. Perdebatan utamanya tetap berkisar pada apakah mekanisme perampasan aset yang diatur cukup efektif tanpa menjadikan kekayaan yang tak dapat dijelaskan sebagai tindak pidana tersendiri. (Firman/Mun)

TRENDING