POLITIK
Prabowo: Ada yang Merasa Kebal Hukum dan Sudah Jadi Raja Kecil
AKTUALITAS.ID – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan pentingnya efisiensi anggaran untuk menjalankan program prioritasnya, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, kebijakan ini mendapatkan perlawanan dari beberapa pihak yang merasa kebal hukum dan sudah menjadi “raja kecil” dalam birokrasi.
Prabowo tidak menyebutkan siapa sosok yang tidak mendukung kebijakan efisiensi anggaran tersebut, tetapi menegaskan bahwa tujuan dirinya melakukan efisiensi anggaran adalah untuk memberikan makan gratis kepada anak-anak Indonesia dan memperbaiki 330.000 sekolah di Tanah Air.
“Ada yang melawan saya, ada,” kata Prabowo saat membuka Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama di Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025), “Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada.”
Prabowo juga menegaskan bahwa penghematan anggaran itu juga untuk memperbaiki sekolah-sekolah di Indonesia, karena anggaran pendidikan yang dialokasikan saat ini hanya cukup memperbaiki 20.000 sekolah. Oleh karena itu, perjalanan dinas ke luar negeri dikurangi dan hanya diperbolehkan untuk tugas-tugas yang penting.
“Berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah? Karena itu, perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu,” ujar Prabowo. (Mun/Ari Wibowo)
-
NASIONAL19/05/2026 10:45 WIBPFI Pusat Desak Kemlu Selamatkan Wartawan Indonesia yang Ditahan Israel
-
NASIONAL19/05/2026 11:15 WIBJurnalis Indonesia Ditangkap Tentara Israel dalam Misi Gaza, KPP DEM Desak Presiden Bertindak Tegas
-
OTOTEK18/05/2026 23:30 WIBChery Resmi Boyong Chery Q Ke Indonesia
-
DUNIA19/05/2026 12:00 WIBTrump Frustrasi Iran Ogah Manut Soal Damai
-
JABODETABEK19/05/2026 05:30 WIBBMKG Prediksi Jakarta Hujan Ringan Selasa 19 Mei
-
DUNIA19/05/2026 08:00 WIBMahkamah Agung Saudi Umumkan Idul Adha 27 Mei
-
NASIONAL19/05/2026 18:30 WIBBukan Lagi Fokus Jaga Pertahanan, TNI Kini Urus Jagung dan Kedelai
-
POLITIK19/05/2026 14:00 WIBPSI: DPR Harusnya Pindah Dulu ke IKN

















