Golkar Puji Menteri ESDM Bahlil: “Kebijakan Pro-Rakyat” Buka Akses UMKM ke Tambang

AKTUALITAS.ID – Partai Golkar menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang dinilai berpihak pada rakyat kecil. Menteri Bahlil disebut telah membuka akses luas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk turut serta dalam pengelolaan sektor pertambangan nasional.

“Kebijakan ini merupakan koreksi besar terhadap dominasi korporasi besar, dan menjadi bukti nyata negara hadir untuk UMKM,” ujar Sekjen DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji dalam pernyataan resminya, Sabtu (7/6/2025).

Menurutnya, selama ini sektor pertambangan kerap dinikmati segelintir pelaku usaha besar, termasuk perusahaan asing. Pelaku UMKM, terutama dari daerah, hanya menjadi penonton. Namun kebijakan baru Menteri Bahlil dinilai memberi ruang partisipasi yang lebih besar bagi mereka.

“Keterlibatan UMKM adalah langkah berani dan terobosan yang selama ini dirindukan rakyat. Ini bukan hanya soal keadilan ekonomi, tetapi juga distribusi kesejahteraan,” ujar Sarmuji.

Langkah berani lainnya, lanjutnya, adalah pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) yang ditelantarkan oleh pemegang lama. Izin-izin tersebut akan dialokasikan kepada UMKM lokal agar kekayaan alam tidak kembali dimonopoli oleh kelompok besar.

Golkar juga menyinggung upaya pelemahan terhadap Bahlil yang disebut datang dari pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh sistem lama, termasuk mafia impor minyak. “Serangan terhadap Bahlil sebenarnya adalah serangan terhadap keberpihakan negara pada rakyat kecil,” tegasnya.

Ia mencontohkan kasus IUP PT Gag Nikel di Papua Barat Daya, yang disorot dalam sejumlah narasi miring. Padahal, izin tersebut terbit di era menteri sebelumnya.

“Ini bukan soal pribadi, tapi tentang keberanian negara berdiri di pihak rakyat,” kata Ketua Fraksi Golkar DPR itu.

Partai Golkar berkomitmen terus mengawal kebijakan populis ini dan memastikan sektor pertambangan dikelola secara inklusif dan adil demi kemajuan ekonomi nasional yang merata. (Ari Wibowo/Mun)