Hasto Kristiyanto: PDIP Sudah Mengingatkan Jokowi tentang Kereta Cepat Whoosh

AKTUALITAS.ID – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, angkat bicara mengenai polemik utang proyek Kereta Cepat Whoosh. Hasto menegaskan bahwa PDIP, khususnya melalui Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, telah berulang kali mempertanyakan urgensi proyek tersebut dan memberikan peringatan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saya menjadi saksi, bagaimana Ibu Mega berulang kali menyampaikan bahwa apakah rakyat memerlukan kereta api cepat tersebut,” kata Hasto Kristiyanto usai berziarah di makam Bung Karno, Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/11/2025).

Hasto menyoroti bahwa pada saat itu, PDIP menilai kebutuhan mendesak rakyat jauh lebih penting daripada kereta cepat.

“Bukankah kebutuhan-kebutuhan rakyat untuk pendidikan, untuk bendungan-bendungan bagi petani, kemudian untuk menyediakan pupuk pada masa tanam, itu jauh lebih penting?” ujarnya.

Ia juga menambahkan pentingnya prioritas pada riset dan pengembangan teknologi oleh anak bangsa.

Lebih lanjut, Hasto secara khusus menyinggung adanya perubahan kebijakan krusial dalam proyek tersebut, yakni terkait jaminan dari negara.

“Apalagi saat itu kita lihat ada beberapa perubahan-perubahan kebijakan yang dimulai dari tidak adanya jaminan negara, kemudian berubah ternyata ada jaminan negara,” tegas Hasto.

Menurut Hasto, Megawati saat itu mengusulkan alternatif yang lebih berorientasi pada transportasi publik massal, seperti pembangunan double trek (jalur ganda) kereta api, salah satunya di Sumatera.

“Saat itu Ibu Mega mengusulkan daripada kereta api cepat lebih baik untuk membangun double trek kereta api. Termasuk, misalnya di Sumatera itu kan perlu terobosan transportasi publik,” jelasnya.

Hasto mengklaim bahwa masukan dan peringatan terkait paradigma transportasi publik ini telah disampaikan PDIP kepada Presiden Jokowi tidak hanya sekali.

“Tetapi ketika saat itu Presiden Jokowi mengambil keputusan, ya, tentu itu keputusan dari presiden, tetapi sebagai partai politik kami telah memberikan masukan-masukan bahkan sampai 3 kali berkaitan hal tersebut,” katanya.

Peringatan itu, lanjut Hasto, juga mencakup potensi risiko geologis di kawasan Bandung dan isu terkait perkebunan di Walini, yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan serius.

“Itu yang seharusnya menjadi prioritas,” pungkas Hasto, merujuk pada program ekonomi kerakyatan. (Ari Wibowo/Mun)