Komisi Reformasi Polri Undang GNB dan Tokoh Masyarakat Bahas Arah Perubahan Kepolisian

AKTUALITAS.ID — Komisi Percepatan Reformasi Polri di bawah pimpinan Prof. Jimly Asshiddiqie mulai tancap gas. Setelah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (7/11/2025), komisi ini langsung menggelar rapat perdana di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Jimly mengatakan, langkah awal yang akan dilakukan pihaknya adalah menggelar public hearing atau dengar pendapat pertama pada Kamis (13/11/2025) mendatang. Dalam forum tersebut, Komisi akan mengundang organisasi Gerakan Nurani Bangsa (GNB) serta sejumlah tokoh masyarakat untuk “belanja masalah” sekaligus menyerap aspirasi publik terkait arah reformasi Polri.

“Public hearing ini penting untuk mendengar langsung masukan dari masyarakat. Kami akan undang Gerakan Nurani Bangsa dan berbagai tokoh yang punya aspirasi dan kepentingan terhadap reformasi kepolisian,” ujar Jimly kepada wartawan.

Tak hanya itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini juga menegaskan, proses dengar pendapat akan dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai kalangan — mulai dari akademisi kampus, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), organisasi masyarakat, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).

“Semua akan kami dengarkan. Aspirasi mereka akan menjadi bahan penting dalam perumusan rekomendasi reformasi Polri,” tambahnya.

Jimly mengungkapkan, komisi yang dipimpinnya akan bekerja intensif selama tiga bulan ke depan. Rapat rutin akan digelar setiap pekan untuk membahas hasil dengar pendapat dan menyusun rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden maupun internal Polri.

“Untuk hal-hal yang sifatnya quick win atau bisa dilakukan segera, kami akan rekomendasikan langsung ke internal Polri. Sedangkan kebijakan jangka panjang akan kami laporkan kepada Presiden,” tutur Jimly.

Seperti diketahui, Komisi Percepatan Reformasi Polri dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 122P Tahun 2025. Selain Jimly Asshiddiqie sebagai ketua merangkap anggota, komisi ini beranggotakan tokoh-tokoh senior dan pejabat tinggi negara, antara lain Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo; Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri; Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra; serta Wamenko Hukum Otto Hasibuan.

Turut bergabung pula mantan Kapolri dan pejabat tinggi lainnya, seperti Tito Karnavian, Mahfud MD, Idham Aziz, Badrodin Haiti, dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Langkah awal ini diharapkan menjadi momentum penting dalam upaya mempercepat reformasi di tubuh Polri agar lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. (ARI WIBOWO/DIN)