Netanyahu Tetap Tolak Negara Palestina Meski Ditawari Normalisasi oleh Arab Saudi

AKTUALITAS.ID – Dalam wawancara terbaru, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa pendirian negara Palestina bukanlah pilihan dalam rencana politiknya, termasuk dalam konteks pembicaraan normalisasi hubungan dengan Arab Saudi. Pernyataan ini datang di tengah upaya diplomatik intensif yang melibatkan Amerika Serikat dan sejumlah negara Arab untuk memperluas normalisasi antara Israel dan dunia Arab.

Arab Saudi berkali‑kali menegaskan bahwa langkah normalisasi dengan Israel baru bisa dilakukan jika Tel Aviv menerima dan mengakui negara Palestina sesuai prinsip two‑state solution. Namun Netanyahu menegaskan hal tersebut tidak masuk dalam agenda pemerintahannya. “Negara Palestina tidak ada dalam rencana saya, bahkan dalam kaitannya dengan upaya normalisasi dengan Arab Saudi,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa pernyataan publik tidak selalu mencerminkan pembicaraan di ruang tertutup.

Penolakan Netanyahu ini menimbulkan ketegangan diplomatik potensial. Sementara beberapa negara kawasan dan internasional mendukung solusi dua negara sebagai landasan perdamaian jangka panjang, kebijakan ekspansi permukiman dan pencaplokan sebagian wilayah di Tepi Barat oleh Israel terus menjadi sumber kritik dan penghambat proses politik.

Dorongan normalisasi antara Riyadh dan Tel Aviv kembali menguat setelah pertemuan Putra Mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman dengan Presiden AS di Gedung Putih. Riyadh menegaskan syaratnya: normalisasi harus terikat pada kemunculan solusi politik yang menjamin pembentukan negara Palestina yang diakui secara internasional. Pernyataan itu mempertegas perbedaan posisi antara tuntutan Saudi dan sikap resmi pemerintahan Israel saat ini.

Dampak dari kebuntuan ini beragam: pertama, potensi normalisasi Saudi‑Israel, yang bisa mengubah keseimbangan geopolitik Timur Tengah, berisiko tertunda atau batal jika persyaratan dua negara tidak dipenuhi. Kedua, penolakan pengakuan dapat memicu kritik internasional dan memperpanjang ketidakpastian bagi warga Palestina dan stabilitas regional. Ketiga, upaya diplomasi AS dan negara lain akan semakin menantang karena harus menengahi jurang kebijakan antara Riyadh dan Tel Aviv.

Pengamat menyarankan agar dialog multilateral yang melibatkan aktor regional dan internasional difokuskan pada jaminan keamanan, mekanisme implementasi solusi dua negara, dan jaminan perlindungan hak warga sipil. Tanpa itikad yang jelas dari semua pihak termasuk pengakuan Palestina oleh Israel – proses normalisasi dapat kehilangan legitimasi di mata dunia Arab dan komunitas internasional.

Penutup: Pernyataan Netanyahu menandai babak baru ketegangan dalam diplomasi Timur Tengah, di mana janji normalisasi besar seperti yang diisyaratkan Saudi tetap bergantung pada kemajuan nyata menuju solusi politik bagi Palestina. (Mun)