Misbakhun: Pilkada Lewat DPRD Konstitusional dan Sesuai Roh Sila Ke-4 Pancasila

AKTUALITAS.ID – Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), organisasi kemasyarakatan yang menjadi salah satu sayap Partai Golkar, kembali menyuarakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dorongan tersebut muncul sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan Pilkada langsung yang telah berjalan hampir dua dekade di Indonesia.

Ketua Umum SOKSI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa diskursus mengenai mekanisme Pilkada merupakan hal yang sah dan konstitusional dalam sistem demokrasi Indonesia.

“Perdebatan soal Pilkada langsung atau melalui DPRD adalah bagian dari dinamika demokrasi yang sehat dan dijamin konstitusi,” kata Misbakhun, Jumat (16/1/2026)/

Ia menjelaskan, meskipun Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami empat kali amandemen, nilai-nilai Pancasila tetap menjadi fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, Sila Keempat Pancasila, yakni Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, merupakan esensi demokrasi Indonesia yang tidak boleh diabaikan.

Misbakhun menilai perbedaan pandangan pro dan kontra terkait Pilkada lewat DPRD merupakan sesuatu yang wajar. Namun, ia mengingatkan pentingnya edukasi publik agar masyarakat tidak terjebak pada narasi yang menyesatkan.

Ia menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung maupun melalui DPRD sama-sama konstitusional, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 BAB VI Pasal 18 ayat (4) yang menyebutkan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis.

“Frasa ‘dipilih secara demokratis’ tidak membatasi hanya satu metode. Baik langsung oleh rakyat maupun melalui perwakilan DPRD, keduanya sah secara konstitusi,” ujarnya.

SOKSI menilai, setelah sekitar 20 tahun Pilkada langsung diterapkan, sudah saatnya dilakukan evaluasi menyeluruh. Berbagai aspirasi masyarakat yang diterima organisasi tersebut menunjukkan adanya sejumlah persoalan mendasar, mulai dari tingginya ongkos politik, polarisasi sosial, hingga potensi konflik horizontal di daerah.

Salah satu perhatian utama SOKSI adalah biaya politik Pilkada langsung yang sangat tinggi, yang dinilai kerap menjadi pintu masuk praktik korupsi oleh kepala daerah terpilih.

“Ongkos politik yang mahal sering menjadi beban serius bagi kepala daerah dan berpotensi mendorong praktik korupsi saat menjabat,” kata Misbakhun.

Menurutnya, Pilkada melalui DPRD dapat menjadi alternatif untuk menekan biaya politik sekaligus menciptakan proses seleksi yang lebih rasional dan berbasis kualitas. DPRD sebagai representasi rakyat diharapkan dapat melakukan seleksi ketat terhadap calon kepala daerah, dengan menitikberatkan pada visi, misi, serta rekam jejak integritas.

Selain potensi penghematan keuangan negara, sistem Pilkada lewat DPRD juga diyakini dapat meminimalkan polarisasi di tengah masyarakat serta memperkuat mekanisme pengawasan terhadap kepala daerah terpilih.

Misbakhun menegaskan, kepala daerah yang dipilih melalui DPRD akan memiliki akuntabilitas politik yang jelas, karena kinerjanya dapat diawasi secara langsung oleh lembaga perwakilan rakyat.

“Prinsip musyawarah dan perwakilan itulah roh demokrasi Indonesia. Itu yang ingin kami dorong agar kembali menjadi dasar dalam sistem Pilkada ke depan,” pungkasnya.

SOKSI berharap wacana ini dapat dibahas secara terbuka, objektif, dan rasional oleh seluruh pemangku kepentingan demi menemukan sistem Pilkada yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bangsa Indonesia saat ini. (Firmansyah/Mun)