Bawaslu Gandeng Kejagung Jaga Integritas Pemilu

AKTUALITAS.ID – Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan audiensi dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia guna memperkuat kerja sama dalam penanganan pelanggaran pemilu dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Pertemuan yang digelar pada Senin (13/4/2026) tersebut menjadi langkah strategis dalam membangun sinergi antarlembaga penegak hukum, khususnya dalam menangani tindak pidana pemilu.

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menegaskan pentingnya kesamaan persepsi antara lembaga dalam memahami regulasi kepemiluan. Menurutnya, hal ini krusial agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam proses penanganan perkara.

“Koordinasi yang kuat akan membuat penanganan pelanggaran pemilu lebih cepat, tepat, dan akuntabel,” ujarnya.

Dalam audiensi tersebut, kedua lembaga juga membahas keberlanjutan kerja sama yang telah terjalin melalui Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama.

Nota Kesepahaman terkait dukungan pelaksanaan tugas antara Bawaslu dan Kejagung dijadwalkan berakhir pada Agustus 2026. Sementara itu, kerja sama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) telah berakhir pada Desember 2025.

Pembaruan kesepakatan dinilai penting untuk memastikan kesinambungan kerja sama yang lebih optimal ke depan.

Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu terus mendorong kolaborasi lintas institusi guna menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Sinergi dengan Kejagung diharapkan mampu memperkuat sistem penegakan hukum pemilu yang berintegritas dan dipercaya publik.

Audiensi yang berlangsung di Gedung Kejaksaan Agung itu juga dihadiri sejumlah pimpinan Bawaslu, termasuk Herwyn JH Malonda, Puadi, dan Totok Hariyono, serta Deputi Bidang Dukungan Teknis Yusti Erlina.

Langkah kolaboratif antara Bawaslu dan Kejaksaan Agung menjadi sinyal penting dalam memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Dengan koordinasi yang solid, penanganan pelanggaran pemilu diharapkan semakin efektif, transparan, dan akuntabel di masa mendatang. (Mun)