Berita
Dewas KPK Ungkap Firli Belum Pernah Ajukan Izin Penyadapan
AKTUALITAS.ID – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan hingga saat ini belum menerima surat pengajuan izin mengenai penyadapan dari KPK dalam menangani suatu perkara. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean dalam melaporkan kinerja di hadapan anggota Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020). “Sampai saat ini, penggeledahan ada […]
AKTUALITAS.ID – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan hingga saat ini belum menerima surat pengajuan izin mengenai penyadapan dari KPK dalam menangani suatu perkara.
Hal tersebut disampaikan Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean dalam melaporkan kinerja di hadapan anggota Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020).
“Sampai saat ini, penggeledahan ada 5 sampai Jum’at lalu, penyitaan ada 15, penyadapan belum ada,” ujar Tumpak.
Ia tidak berbicara detail mengenai objek hasil sitaan dan penggeledahan yang dilakukan penyidik lembaga antirasuah lantaran masuk ke dalam informasi yang dirahasiakan.
Lebih lanjut, Tumpak pun menjelaskan penyadapan yang sejauh ini berlaku merupakan peninggalan pimpinan KPK era Agus Rahardjo Cs.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menuturkan surat perintah penyadapan diteken terakhir sebelum tanggal 20 Desember 2019, atau di mana jelang waktu pimpinan era Agus Rahardjo Cs berakhir. Penyadapan itu, kata Alex, berlaku selama satu bulan ke depan.
“Sprindap berlaku 30 hari. Pimpinan sebelumnya berakhir tanggal 20 [Desember]. Ada kemungkinan sebelum tanggal 20 [Desember],” kata Alex. Sementara dalam UU 19 tahun 2019 diatur jangka waktu penyadapan adalah 6 bulan dan dapat diperpanjang selama 6 bulan lagi dengan seizin dewan pengawas.
Sebelumnya Wakil Ketua Komisi III, Desmond Junaidi Mahesa mempertanyakan mengenai penyadapan dalam kaitannya dengan tangkap tangan terhadap Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah dan mantan komisioner KPU, Wahyu Setiawan.
Ketua KPK Firli Bahuri menambahkan bahwa operasi tangkap tangan tidak sekadar mengandalkan penyadapan. Ia menuturkan terdapat cara lain dalam menangkap terduga pelaku korupsi, yakni berdasarkan informasi masyarakat, pengaduan dan tindak lanjut hasil penyelidikan.
“Sidoarjo saya hadir. Ekspose [Pimpinan] lima-limanya hadir. Itu saya pastikan, saya tanya bagaimana Anda menangkap bupati di rumah dinasnya. Itu jelas sekali,” ucap Firli.
“Buktinya tidak mengandalkan hasil penyadapan,” sambung dia.
-
POLITIK18/11/2026 19:00 WIBGP Ansor Nilai Dasco Punya Kapasitas dan Karakter Pemimpin Nasional
-
EKBIS18/11/2026 22:00 WIB5,19 Juta Orang Diprediksi Naik Pesawat Saat Nataru 2026/2027
-
NASIONAL19/11/2026 06:00 WIBLampiran Peta Kementerian ESDM Masukkan Laut Ujung Kulon ke Wilayah Tambang
-
DUNIA18/11/2026 21:00 WIB19 Orang Tewas dalam Kecelakaan Pesawat Militer Rusia di Siberia
-
DUNIA19/11/2026 08:00 WIBPangkalan Militer AS di Kuwait Jadi Sasaran Drone Iran
-
DUNIA18/11/2026 15:00 WIBSistem Internal Badan Intel AS Mendadak Down
-
DUNIA19/11/2026 00:00 WIBIran Balas Serangan AS dengan Drone ke Negara Teluk
-
JABODETABEK18/11/2026 22:33 WIBJPU Tuntut Bangun Paulus 1,5 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pemerasan dan Pengancaman

















