Gerindra Bantah Keras Isu Instruksi Budi Djiwandono Awasi Gibran

AKTUALITAS.ID – Fraksi Partai Gerindra DPR RI membantah keras kabar yang beredar luas di media sosial mengenai adanya rapat internal yang disebut-sebut memerintahkan anggota fraksi untuk mengawasi pergerakan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.

Isu tersebut menyeret nama Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, Budi Djiwandono, yang diklaim memimpin rapat dan mengeluarkan instruksi tersebut. Namun, Gerindra menegaskan informasi itu tidak benar dan menyebutnya sebagai kabar yang menyesatkan.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI, Bambang Haryadi, menegaskan dirinya selalu mengikuti rapat-rapat fraksi yang dipimpin Budi Djiwandono. Menurutnya, tidak pernah ada pembahasan ataupun instruksi terkait pengawasan terhadap Gibran.

“Saya selalu hadir dan ikut memimpin rapat-rapat di Fraksi Gerindra, dan tidak ada perintah maupun pembahasan hal tersebut,” tegas Bambang dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6/2026).

Bambang menjelaskan, instruksi yang sebenarnya diberikan pimpinan fraksi justru berfokus pada persoalan ekonomi masyarakat. Seluruh anggota DPR dari Fraksi Gerindra diminta turun langsung ke daerah pemilihan masing-masing untuk memantau kondisi warga, mengawasi harga kebutuhan pokok, serta memastikan program pemerintah berjalan efektif.

“Yang ada adalah perintah untuk mengawasi ketersediaan pangan dan harga sembako di daerah pemilihan semua anggota DPR agar kita dapat memastikan kondisi masyarakat tetap terjaga daya belinya,” ujarnya.

Gerindra juga menepis spekulasi yang mencoba menggambarkan adanya keretakan hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Bambang, hubungan keduanya tetap solid, dan seluruh kader Gerindra berkomitmen mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran hingga tuntas.

“Gerindra selalu mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, dan hubungan keduanya sangat baik. Ini gosip tidak benar serta cenderung memprovokasi dan mengadu domba,” katanya.

Tak berhenti pada klarifikasi, Gerindra menyatakan akan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap menyebarkan informasi yang tidak sesuai fakta.

Bambang menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dan kebebasan pers harus tetap disertai tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Atas adanya tudingan yang tidak benar itu, Partai Gerindra akan melayangkan somasi,” tegasnya.

Fraksi Gerindra pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa verifikasi. Publik diminta lebih kritis dalam menyaring informasi, sementara media massa diharapkan tetap mengedepankan prinsip keberimbangan dan akurasi agar tidak memperkeruh situasi politik nasional.

Klarifikasi ini sekaligus menjadi respons resmi Gerindra terhadap narasi yang ramai beredar di ruang digital. Hingga saat ini, partai menegaskan bahwa tidak pernah ada rapat maupun instruksi khusus untuk mengawasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Fokus utama Fraksi Gerindra, menurut mereka, tetap pada pengawasan terhadap kondisi ekonomi masyarakat, stabilitas harga pangan, dan keberhasilan program-program pemerintah. (Bowo/Mun)