Baliho Jokowi Pakai Uang Rakyat? Gerindra Tuntut Penjelasan

AKTUALITAS.ID – Polemik pemasangan baliho ucapan ulang tahun ke-65 Presiden ke-7 RI Joko Widodo oleh Pemerintah Kota Surakarta terus memanas dan menyulut sorotan politik tajam.

Sejumlah baliho bergambar Jokowi lengkap dengan identitas Pemkot Surakarta dan slogan “Solo The Spirit of Java” terpasang di sedikitnya tujuh titik strategis kota. Namun, yang menjadi sorotan bukan hanya soal ucapan, melainkan dugaan penggunaan fasilitas dan potensi anggaran daerah yang kini dipertanyakan publik.

Ketua DPC Partai Gerindra Solo, Ardianto, secara terbuka melontarkan kritik keras. Ia mempertanyakan alasan Pemkot hanya memberikan penghormatan kepada Jokowi, tanpa perlakuan serupa kepada Presiden RI saat ini, Prabowo Subianto.

“Kenapa ketika Pak Prabowo kok tidak ada ucapan? Ini membuat saya kecewa. Padahal beliau juga kader Gerindra,” ujar Ardianto di Gedung DPRD Solo, Senin (22/6/2026).

Lebih jauh, Ardianto mengungkap adanya sekitar tujuh baliho yang diduga menggunakan identitas resmi Pemerintah Kota Surakarta. Hal inilah yang kemudian memicu pertanyaan lanjutan terkait sumber pendanaan pemasangan baliho tersebut.

Meski belum menuduh secara langsung, Gerindra Solo menyatakan akan meminta klarifikasi resmi kepada Wali Kota Solo, Respati Ardi, termasuk kemungkinan keterlibatan anggaran pemerintah daerah dalam kegiatan tersebut.

“Nanti akan kami tanyakan secara langsung. Ini perlu kejelasan,” tegasnya.

Di sisi lain, Wali Kota Solo Respati Ardi membantah adanya motif politik dalam pemasangan baliho tersebut. Ia menegaskan bahwa ucapan itu merupakan bentuk apresiasi terhadap jasa Jokowi saat menjabat Wali Kota Solo maupun Presiden RI.

“Ini bentuk apresiasi. Perubahan besar di Solo tidak lepas dari peran beliau,” ujar Respati.

Saat disinggung mengenai absennya ucapan serupa untuk Presiden Prabowo Subianto, Respati menjawab singkat bahwa momen tersebut adalah perayaan ulang tahun Jokowi.

“Lah, ulang tahunnya beliau,” ucapnya.

Pernyataan ini justru kembali memicu perdebatan publik, terutama terkait standar perlakuan pemerintah daerah terhadap tokoh nasional yang masih aktif menjabat.

Di tengah polemik tersebut, Gerindra menegaskan belum menarik kesimpulan adanya pelanggaran. Namun, isu penggunaan fasilitas atau anggaran daerah tetap menjadi perhatian dan akan diklarifikasi lebih lanjut.

“Belum bisa kami simpulkan. Tapi ini harus jelas dulu,” tambah Ardianto.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi yang menyebut adanya pelanggaran aturan dalam pemasangan baliho tersebut. Namun, perdebatan politik di tingkat lokal terus menguat, terutama terkait batas antara penghormatan personal, simbol pemerintahan, dan potensi penggunaan anggaran publik.

Polemik ini kini berkembang menjadi isu politik yang lebih luas, menyangkut sensitivitas kekuasaan, representasi tokoh nasional, serta transparansi penggunaan fasilitas daerah. (Bowo/Mun)