Israel Setujui Pasukan Internasional Masuk Kota Gaza

AKTUALITAS.ID – Pemerintah Israel mengambil langkah penting terkait masa depan Jalur Gaza. Kabinet Keamanan Israel dilaporkan telah menyetujui rencana pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) sebagai bagian dari skema administrasi sementara Gaza setelah konflik.

Persetujuan tersebut, menurut laporan media berbahasa Ibrani Israel Hayom, sejalan dengan gagasan yang sebelumnya dikemukakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai pembentukan pasukan multinasional untuk membantu stabilisasi wilayah Gaza.

Meski mendapat persetujuan kabinet, keputusan itu memunculkan perbedaan pandangan di dalam pemerintahan Israel.

Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, menyatakan penolakannya terhadap pengerahan ISF. Ia berpendapat Hamas belum memenuhi syarat yang menurutnya penting, yakni melucuti persenjataan di Jalur Gaza.

“Hamas belum memenuhi komitmennya untuk melucuti senjata Jalur Gaza, dan oleh karena itu kita juga tidak berkewajiban untuk melakukannya,” ujar Ben Gvir sebagaimana dikutip media Yedioth Ahronoth.

Ben Gvir juga kembali menyuarakan dukungannya terhadap kebijakan yang mendorong emigrasi warga Gaza, sebuah usulan yang menuai kritik dari berbagai pihak di tingkat internasional.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar justru mendukung langkah kabinet. Menurutnya, meskipun pelaksanaan rencana tersebut menghadapi tantangan, Israel tidak seharusnya menjadi pihak yang menghambat inisiatif internasional.

“Ini adalah rencana internasional, dan kita mungkin tidak berhasil dalam hal ini, tetapi kita seharusnya tidak menjadi pihak yang menyabotase rencana tersebut,” kata Sa’ar, seperti dikutip Middle East Monitor.

Dengan keputusan tersebut, pemerintah Israel secara efektif menyetujui pembentukan markas besar ISF di sekitar Kota Rafah, Gaza bagian selatan.

Dalam kerangka rencana yang dilaporkan, ISF dirancang menjadi salah satu dari empat komponen utama yang akan terlibat dalam administrasi sementara Gaza setelah berakhirnya konflik.

Selain menjaga stabilitas keamanan, pasukan internasional itu diproyeksikan membantu pelatihan aparat kepolisian Palestina melalui koordinasi dengan negara-negara kawasan, termasuk Yordania dan Mesir.

ISF juga disebut akan memiliki peran dalam mendukung pemulihan sektor sipil, seperti mengawasi pembangunan fasilitas kesehatan serta membantu rehabilitasi infrastruktur penting yang rusak akibat konflik berkepanjangan.

Persetujuan kabinet Israel terhadap rencana tersebut menandai perkembangan baru dalam pembahasan tata kelola Gaza pascakonflik. Namun, implementasinya masih bergantung pada berbagai faktor, termasuk dinamika politik di Israel, posisi Hamas, serta dukungan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan internasional. (Mun)