Said Iqbal: RUU Ketenagakerjaan Harus Transparan

AKTUALITAS.ID – Trauma kekacauan pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja membuat kalangan serikat buruh pasang kuda-kuda. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mendesak DPR RI tidak main ‘kejar tayang’ dan mengulangi pola lama dalam penyusunan RUU Ketenagakerjaan yang baru.

Desakan keras ini disampaikan langsung Said Iqbal saat bertemu jajaran pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8/2026). Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan ini menyindir habis-habisan proses hukum UU Ciptaker yang dinilainya cacat partisipasi.

“Jangan ada kejadian pembahasan seperti Omnibus Law UU Cipta Kerja. Dibahas tengah malam, dari hotel ke hotel, partisipasi publiknya lemah, dan buruh dibiarkan tidak dilibatkan hanya karena mengejar deadline,” cetus Said Iqbal di hadapan pimpinan DPR.

Ia meminta legislator memberikan ruang perenungan yang komprehensif, termasuk memperluas definisi dan perlindungan terhadap pekerja di Indonesia, bukannya tergesa-gesa mengetok palu.

Menanggapi statemen menohok tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pasang badan dan berusaha mendinginkan suasana. Dasco mengklaim DPR dan pemerintah kali ini datang dengan niat bersih tanpa ada agenda tersembunyi.

“DPR niatnya baik, pemerintah niatnya baik, teman-teman buruh niatnya baik. Apa yang dikhawatirkan, mudah-mudahan Insyaallah tidak terjadi,” ujar Dasco.

Dasco menegaskan, pembentukan RUU Ketenagakerjaan ini merupakan mandat langsung dari Mahkamah Konstitusi (MK). Ia berjanji seluruh elemen, mulai dari serikat buruh hingga pengusaha (APINDO), akan terus dilibatkan hingga ke tingkat penyusunan Peraturan Pemerintah (PP). (Andrey/Mun)