Komisi Informasi Pusat Evaluasi 384 Badan Publik

AKTUALITAS.ID – Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) memulai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) 2026 dengan menguji 384 badan publik. Tahun ini, KI Pusat menekankan agar keterbukaan informasi tidak berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Kick Off dan Sosialisasi Monev KIP 2026 digelar secara hybrid di Auditorium Abdul Rahman Saleh RRI Jakarta, Rabu (26/8/2026). Sebanyak 384 badan publik yang mengikuti evaluasi berasal dari tujuh kategori, yakni kementerian, lembaga negara dan LPNK, lembaga nonstruktural, pemerintah provinsi, BUMN, perguruan tinggi negeri, serta partai politik.

Ketua KI Pusat Handoko Agung Saputro mengatakan Monev bukan ajang bagi badan publik untuk sekadar mengejar predikat Informatif.

“Jangan membangun keterbukaan hanya untuk mendapatkan nilai. Bangunlah keterbukaan karena masyarakat memiliki hak untuk tahu,” kata Handoko.

Menurutnya, badan publik memiliki kewajiban memberikan pelayanan informasi yang baik untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

“Kepercayaan publik harus dirawat melalui transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.

Handoko juga menegaskan keterbukaan informasi harus diterapkan secara menyeluruh dalam tata kelola badan publik.

“Keterbukaan informasi harus menjadi budaya kerja seluruh Badan Publik, bukan sekadar tugas PPID,” katanya.

Monev KIP merupakan instrumen untuk mengukur kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Program tersebut juga masuk dalam agenda strategis keterbukaan informasi dalam RPJMN 2025-2029.

Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola KI Pusat, Dery Hendryan, mengatakan tidak banyak perubahan pada Self-Assessment Questionnaire (SAQ) maupun tahapan Monev tahun ini. Namun, KI Pusat memperkuat penilaian pada tahap Uji Publik.

“Meskipun Monev tahun ini relatif tidak mengalami perubahan signifikan pada SAQ maupun tahapan pelaksanaannya, kami melakukan penguatan pada tahapan Uji Publik,” kata Dery.

Penguatan tersebut dilakukan dengan menambahkan pendalaman dari tim ahli mengenai Keterbukaan Informasi Berdampak.

“Kami ingin melihat lebih jauh apakah keterbukaan informasi masih sebatas menggugurkan perintah regulasi atau sudah memberikan dampak yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Dery mengatakan penilaian tersebut diarahkan untuk melihat kondisi nyata pelaksanaan keterbukaan informasi pada masing-masing badan publik.

“Dengan demikian akan tergambar realitas keseharian atas aktualisasi Keterbukaan Informasi di masing-masing Badan Publik,” katanya.

Selain memperkuat Uji Publik, KI Pusat menerapkan pakta integritas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam Monev KIP 2026. Pakta tersebut ditandatangani komisioner, sekretariat, panelis KI Pusat, serta atasan PPID atau ketua PPID badan publik.

Pakta integritas mencakup komitmen menjaga netralitas dan objektivitas, bebas dari konflik kepentingan, menjaga kerahasiaan data dan informasi, mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menjunjung akuntabilitas dan profesionalitas.

Pada Monev KIP 2025, sebanyak 137 badan publik memperoleh kualifikasi Informatif. Namun, KI Pusat menilai peningkatan jumlah badan publik berpredikat Informatif belum cukup menjadi ukuran keberhasilan keterbukaan informasi.

“Sosialisasi ini untuk memastikan Badan Publik memahami tahapan, jadwal, dan pengisian Self-Assessment Questionnaire atau SAQ,” ujar Dery.

Ia menambahkan, hasil evaluasi diharapkan tidak hanya menghasilkan peringkat atau predikat, tetapi juga mendorong perbaikan layanan informasi publik.

“Keberhasilan Monev KIP tidak hanya diukur dari bertambahnya Badan Publik yang mencapai kualifikasi Informatif,” kata Dery.

KI Pusat berharap Monev KIP 2026 dapat mendorong badan publik memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Hasil evaluasi nantinya akan menjadi bagian dari laporan resmi Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia yang disampaikan kepada Presiden, DPR RI, dan masyarakat.